[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6222ed3-79b9-408c-9804-916738051f6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2011 tentang PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2011","number","09","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya; \r\nb. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana; \r\nc. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 33 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2024, PMK No. 90 Tahun 2023, PMK No. 91 Tahun 2023, PMK No. 110 Tahun 2023, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No. 5 Tahun 2021. \n Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Lampung. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PPNS dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, serta menyesuaikan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang PPNS: PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya, di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.\n2. Hak dan Kewajiban PPNS: PPNS berhak mendapat uang insentif. Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri, membuat berita acara pemeriksaan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.\n3. Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS: Gubernur mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri. Syarat pengangkatan meliputi masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, pelatihan penyidikan, penilaian kinerja, dan kesehatan. Mutasi ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Pemberhentian PPNS dapat terjadi karena diberhentikan sebagai PNS, permintaan sendiri, atau tidak lagi bertugas di bidang penegakan hukum.\n4. Pelantikan dan Sumpah/Janji: Calon PPNS yang memenuhi syarat diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM, serta wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.\n5. Kartu Tanda Pengenal: PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.\n6. Pelaksanaan Operasional: Pelaksanaan operasional penegakan hukum oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.\n7. Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional, dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS yang diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.\n8. Pakaian dan Atribut: PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS dalam menjalankan tugas operasionalnya.\n9. Pembiayaan: Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS OF LAMPUNG PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering :

that based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, certain civil servants may be granted special authority by law as Investigators in accordance with their field of duty;
that in enforcing the law, the existence and role of Civil Servant Investigator Officials need to have their performance improved so that they are able to complete their duties in conducting investigations into violations of laws and regulations containing criminal sanctions;
that Regional Regulation of Lampung Province Level I Number 11 of 1986 concerning Civil Servant Investigators Within the Lampung Province Level I Environment in its implementation is no longer in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6222ed3-79b9-408c-9804-916738051f6d","actionData","errors"]