[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f60880d4-b988-4a23-bab0-97575c1a7870","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencegahan - pemberantasan penyalahgunaan narkotika
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang bebas dari \r\npenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan\r\nprekursor narkotika perlu dilakukan upaya Pencegahan dan\r\npemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap\r\nnarkotika dan prekursor narkotika secara terencana,\r\nterpadu, partisipatif, dan berkesinambungan; bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan\r\nperedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika\r\nbertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan\r\nperlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan\r\nperedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nFasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan\r\ndan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,\r\ndisebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan,\r\npenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan\r\nprekursor narkotika meliputi penyusunan peraturan daerah\r\nmengenai Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan\r\ndan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika\r\nuntuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah\r\ndaerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan\r\npemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap\r\nnarkotika dan prekursor narkotika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan\r\nPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap \r\nNarkotika dan Prekursor Narkotika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Kelembagaan, Deteksi Dini, Antisipasi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Kerja Sama, Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Sistem Data dan Informasi, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Penghargaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, yang mengancam perkembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, memberikan perlindungan dari ancaman narkotika, dan menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial.\n\nKetentuan substansial meliputi pelaksanaan fasilitasi oleh Bupati yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait, pembentukan satuan tugas di kecamatan, kelurahan, dan desa, serta pembentukan tim terpadu di tingkat kabupaten. Kewenangan meliputi sosialisasi, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas rehabilitasi medis, peran serta perangkat daerah dalam kegiatan vokasional, dan penyediaan data dan informasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan tes urin, antisipasi dini melalui informasi, koordinasi, kerjasama dengan berbagai lembaga, pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan lingkungan masyarakat, serta pembentukan satuan tugas anti narkotika. Pencegahan dilakukan melalui penyusunan rencana aksi daerah yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait. Pemberantasan dilakukan dengan memfasilitasi upaya pemberantasan dan membantu penyelidikan dan penyidikan. Penanganan meliputi penyediaan layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang telah menjalani rehabilitasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan mengenai sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.\n2. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang melanggar ketentuan mengenai sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.\n3. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis dikenakan sanksi admistratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.\n4. Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize Pemalang Regency free from abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors, it is necessary to make efforts to prevent and eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors in a planned, integrated, participatory, and sustainable manner;
that the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors aims to realize welfare and protection for the community from abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors;
that based on the provisions of Article 3 letter a of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f60880d4-b988-4a23-bab0-97575c1a7870","actionData","errors"]