[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f603e8cc-ba30-49e5-83c1-2beaf1072e0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
ABSTRAK:	\n \n Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada sumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis, karena kualitas air pada sumber air di wilayah Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada\r\nsumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencamaran Air. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP N. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; PERMENLH No. 2 Tahun 2006; PERMENLH No. 19 Tahun 2010; PERMENLINGDUP No. 5 Tahun 2007; PERMENLH No. 6 Tahun 2007; PERMENLINGDUP No. 8 Tahun 2007; PERMENLINGDUP No. 8 Tahun 2009; PERMENLH No. 1 Tahun 2010; PERMENLH No. 3 Tahun 2010; PERMENLH No. 52 Tahun 1995; KEPMENLH No. 58 Tahun 1995; KEPMENLH No. 28 Tahun 2003; KEPMENLH No. 29 Tahun 2003; KEPMENLH No. 112 Tahun 2003; KEPMENLH No. 113 Tahun 2003; KEPMENLH No. 115 Tahun 2003; KEPMENLH No. 122 Tahun 2004; KEPMENLH No. 202 Tahun 2004; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan & ruang lingkup; \r\nkebijakan; pengelolaan kualitas air; \r\npengendalian pencemaran air; \r\npenyediaan informasi; \r\nhak, kewajiban & larangan; \r\npembinaan & pengawasan; \r\nsanksi administratif; \r\nketentuan penyidikan; \r\nketentuan pidana; \r\nketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya dalam Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 115 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Daerah Tingkat | Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.\n2. Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya dalam Provinsi Kalimantan Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk melindungi sumber air dari pencemaran, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia, menjaga kelestarian fungsi sumber air, memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air, dan memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan inventarisasi sumber pencemar air, daya tampung beban pencemaran sumber air, dan mutu air sasaran. Pengelolaan kualitas air meliputi inventarisasi dan identifikasi sumber air, penetapan kelas air dan baku mutu air, penentuan status mutu air, penetapan mutu air sasaran, dan pemantauan kualitas air. Pengendalian pencemaran air meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas air. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kualitas air yang baik dan sehat, mendapatkan informasi mengenai status mutu air, dan berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Setiap orang memiliki kewajiban untuk melestarikan fungsi air pada sumber air dengan melakukan pengendalian pencemaran air. Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 36 dan Pasal 45 dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 02 OF 2011
CONCERNING
WATER QUALITY MANAGEMENT AND WATER POLLUTION CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that water is a natural resources that fulfills the needs of many people, so it is necessary to preserve its function so that it remains beneficial for human life and other living things;
that in order to preserve the function of water in water sources as intended in letter a, it is necessary to manage water quality in water sources in an integrated manner by paying attention to the interests of present and future generations and ecological balance;
that water quality in water sources in the East Kalimantan Province is decreasing due to the discharge of industrial wastewater and other activities, so in order to increase the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f603e8cc-ba30-49e5-83c1-2beaf1072e0b","actionData","errors"]