[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5fd0d67-75f3-4f20-a7f1-25c1d59eb12a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang RISET DAN INOVASI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","RISET DAN INOVASI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RISET DAN INOVASI DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis sains dan teknologi, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan inovasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai riset dan inovasi daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022. \n Gubernur melaporkan Penerapan Riset dan Inovasi Daerah kepada Menteri terkait dan Kepala BRIN paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan mandiri melalui kebijakan berbasis sains dan teknologi. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Riset dan Inovasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam manajemen pengetahuan yang mencakup penggunaan, penciptaan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan. Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta mensinergikan Riset dan Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki fungsi sebagai pengelola pengetahuan berbasis Riset dan Inovasi Daerah, meliputi penyusunan kebijakan, penataan, pengembangan, penyebarluasan informasi, dan pengelolaan HKI.

Riset dilakukan oleh BRIDA untuk perencanaan pembangunan, perumusan peraturan daerah dan kebijakan, kerangka kerja Inovasi, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pengendalian dan penilaian kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan. Inovasi Daerah diselenggarakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja, daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Gubernur menetapkan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang disusun oleh BRIDA dan tercantum dalam Roadmap Riset dan Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.\n2. Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengintegrasikan peta jalan Riset dan Inovasi Daerah.\n3. Riset dan Inovasi yang berlangsung sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n4. Riset dan Inovasi sebagaimana ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui BRIDA.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, atau pembatalan/pencabutan izin.\n3. Setiap orang yang melakukan kegiatan Riset tanpa izin dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 dan/atau kurungan paling lama 6 bulan.\n4. Jika kegiatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

Considering:

that in order to organize regional government that is competitive and independent by guaranteeing science and technology-based policies, it is necessary to regulate the implementation of Regional Research and innovation;
that based on the provisions of Article 17 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government juncto Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology, Research and Innovation is the authority of the Provincial Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Research and Innovation;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5fd0d67-75f3-4f20-a7f1-25c1d59eb12a","actionData","errors"]