[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5d848a2-812d-45aa-9e08-85b939b1426b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 16 Tahun 2002","number","16","year","2002","published_date","2002-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perhubungan udara-pos-telekomunikasi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2002/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 20 angka 5 dan 6 Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang di Bidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi bahwa perlu diatur mengenai pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi melalui pemberian rekomendasi dan perizinan. Berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan maka perlu dipungut dan diatur mengenai retribusinya. \n UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1984; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 37 Tahun 1985; PP No.0 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001, Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2002. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Diatur tentang maksud dan tujuan, jenis kegiatan dan/atau usaha, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan retribusi, golongan dan perhitungan, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2002. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan dan retribusi di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi di Kota Palembang. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha di bidang-bidang tersebut agar berdaya guna, mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, kegiatan ekonomi, pemerintahan, serta hubungan antar bangsa.

Ketentuan Substansial:

Pengaturan mencakup pemberian rekomendasi dan perizinan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi. Pengawasan dan pemantauan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha, termasuk penggunaan frekuensi, alat, sarana, dan prasarana.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perhubungan udara, pos, dan telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi dan/atau izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan.
Pemegang rekomendasi dan/atau izin wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
Rekomendasi dan izin dapat dicabut apabila tidak menjalankan kegiatan usaha, tidak memenuhi ketentuan, perusahaan pailit atau bubar, diperoleh dengan cara tidak sah, atau melanggar peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan yang melanggar ketentuan teknis administratif dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan rekomendasi atau izin selama 1 bulan.\n3. Jika setelah pembekuan tidak ada perbaikan, rekomendasi atau izin dicabut.\n4. Pelanggaran yang membahayakan keamanan negara atau diperoleh secara tidak sah dapat dikenakan sanksi tanpa peringatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 16 OF 2002
ON
DEVELOPMENT AND RETRIBUTION IN THE FIELD OF TRANSPORTATION
AIR, POST AND TELECOMMUNICATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to foster development including structuring, regulating,
supervising and monitoring the utilization of air transport facilities,
post and telecommunications, in line with the provisions of Article 20 numbers 5 and
6 of the Regional Regulation of Palembang City Number 22 of 2000 concerning
the Authority of the Palembang City Government in the field of air transport,
post and telecommunications, it is necessary to regulate provisions regarding development
in this field through the provision of recommendations and licensing;
that in connection with letter a above, as a development effort
in the context of structuring, regulating, supervising and monitoring
air

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5d848a2-812d-45aa-9e08-85b939b1426b","actionData","errors"]