[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5c8dbaa-03a6-4e03-a3cb-0242a0c2fd70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 18 Tahun 2013","number","18","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2013/NO.18, TLD NO.18, LL KAB. KUBU RAYA: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa organisasi dan tata kerja pemerintahan desa merupakan salah satu dasar\r\ndalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif\r\ndan partisifatif, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman\r\nPenyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79\r\nTahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008,\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,\r\nKedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan, Hubungan dan Tata\r\nKerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n Penjelasan 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur Pemerintahan Desa: Terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Perangkat Desa: Terdiri dari Sekretaris Desa (diisi oleh PNS) dan perangkat desa lainnya (pelaksana teknis dan unsur kewilayahan).
Tugas dan Wewenang Kepala Desa: Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa, menyusun APB Desa, membina kehidupan dan perekonomian masyarakat, mengkoordinasikan pembangunan, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan.
Kewajiban Kepala Desa: Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih, menjalin kerjasama, menaati peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi yang baik, mengelola keuangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina nilai sosial budaya, memberdayakan masyarakat, mengembangkan potensi sumber daya alam, dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD.
Larangan bagi Kepala Desa: Menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan di BPD dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat kampanye, merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah janji, menjadi pelaksana proyek pembangunan desa, dan meninggalkan tugas tanpa izin.
Perangkat Desa: Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Pemerintahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat), unsur pelaksana teknis lapangan, dan Kepala Dusun.

","transitional_provisions","1. Kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun yang menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan dibentuk/ditetapkan serta dilantiknya pejabat baru pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER YEAR 2013
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization and work procedures of the village administration
are one of the bases for the implementation of
Village Administration that is accountable, transparent, effective
and participative;
that in order to implement the provisions of Article 13 of
Government Regulation Number 72 of 2005 concerning
Villages, it is necessary to regulate guidelines for the preparation of
organization and work procedures of the village administration;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation
concerning Guidelines for the Preparation of Organization and Work
Procedures of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5c8dbaa-03a6-4e03-a3cb-0242a0c2fd70","actionData","errors"]