[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f59aa47e-a2b1-492b-95f2-c053a6a1579c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pantai","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015","number","07/PRT/M/2015","year","2015","published_date","2015-04-06","effective_date","2015-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengamanan Pantai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 07/PRT/M/2015, BN.2015/No.532, jdih.pu.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pengamanan Pantai
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai diterbitkan dengan latar belakang pembagian kewenangan pengelolaan bangunan pengaman pantai antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pantai memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan, pelabuhan, perdagangan, permukiman, dan ekosistem. Bangunan pengaman pantai bertujuan melindungi masyarakat, ekosistem, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan bernilai ekonomi atau sejarah dari kerusakan akibat kegiatan manusia atau bencana alam.

Peraturan ini mengatur pengamanan pantai berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai serta rencana pengelolaan sumber daya air. Ruang lingkupnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan, pengelolaan barang milik negara/daerah, pembiayaan, dan peran masyarakat. Pengamanan pantai bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman gelombang, genangan pasang tinggi, erosi, dan abrasi; melindungi fasilitas umum, sosial, dan kawasan bernilai ekonomi atau sejarah; serta mencegah pendangkalan muara sungai.

Aspek pengamanan pantai mencakup studi kelayakan dan penyusunan program pengamanan pantai (aspek umum), serta perencanaan detail, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, pengelolaan barang milik negara/daerah, pembiayaan, dan peran masyarakat (aspek teknis). Perencanaan detail meliputi inventarisasi dan penyusunan rencana detail, dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya pantai, dampak lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, peraturan perundang-undangan, kondisi politik dan kelembagaan, serta estetika.

","transitional_provisions","1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan pantai yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Kegiatan pengamanan pantai yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 07/PRT/M/2015

ABOUT

COASTAL PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement regional government in accordance with the principle of regional autonomy, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government divides the authority to manage coastal protection structures to the Government, provincial regional governments, and district/city regional governments;
that the coast as intended in letter a, has an important role, both as a growth center, port, trade, community settlement and a natural ecosystem for the development of various coastal biota and fisheries;
that the coastal protection structures as intended in letter a, are intended to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f59aa47e-a2b1-492b-95f2-c053a6a1579c","actionData","errors"]