[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f58fbb07-c341-42a6-9cc6-0c43bcd29f54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekanbaru","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/ No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n Kepentingan melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan umum di Daerah. Untuk mengurangi risiko bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.\r\n \n Dasar Hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008. \n Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Asas, Prinsip dan Tujuan; Bab III tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab IV tentang Penetapan dan Penentuan Keadaan Bencana; Bab V tentang Tahapan Penyelenggaraan; Bab VI tentang Prabencana; Bab VII tentang Tanggap Darurat; Bab VIII tentang Pascabencana; Bab IX tentang Sumber Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab X tentang Pengadaan Barang/Jasa; Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat; Bab XII tentang Tata Cara Pengumpulan Dana yang Berasal dari Partisipasi Masyarakat; Bab XIII tentang Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana; Bab XIV tentang Penggunaan Dana Pada Saat Tanggap Darurat; Bab XV tentang Penggunaan Dana dalam Tahap Pascabencana; Bab XVI tentang Pengelolaan Bantuan Bencana pada Korban Bencana; Bab XVII tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan; Bab XVIII tentang Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban; Bab XIX tentang Pertanggungjawaban; Bab XX tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat; Bab XXI tentang Peran dan Lembaga Usaha; Bab XXII tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah; Bab XXIV tentang Kerjasama; Bab XXV tentang Pemantauan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana; Bab XXVI tentang Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab XXVII tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab XXVIII tentang Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021. \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi warga masyarakat dari dampak bencana dan perlunya upaya penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Penetapan dan penentuan keadaan bencana, termasuk penetapan daerah rawan bencana berdasarkan Rencana Tata Ruang Daerah, penentuan status potensi bencana oleh Walikota berdasarkan laporan BPBD (awas, siaga, waspada), dan penentuan status bencana oleh Walikota dengan memperhatikan dampak bencana.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana), tanggap darurat, dan pascabencana.
Pengelolaan sumber dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.
Pengadaan barang/jasa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan secara terencana melalui pembelian/pengadaan langsung.
Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, yang dicatat dalam APBD.
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Pengelolaan bantuan bencana pada korban bencana, yang meliputi santunan dukacita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban.
Hak dan kewajiban masyarakat terkait penanggulangan bencana.
Peran lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.
Antisipasi bencana secara dini, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PEKANBARU CITY
NUMBER 4 OF 2021
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
REGIONAL DISASTER
PEKANBARU CITY GOVERNMENT
YEAR 2021

MAYOR OF PEKANBARU
RIAU PROVINCE

PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2021
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKANBARU,

Considering :

that the importance of protecting all citizens from the impact of disasters is the responsibility of the Regional Government, as a manifestation of protection for the lives of the community in order to realize public welfare in the Region;
that in order to reduce disaster risk both during pre-disaster, emergency response, and post-disaster periods, efforts are needed to organize disaster management in a planned, integrated and comprehensive manner by optimizing all existing potentials in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f58fbb07-c341-42a6-9cc6-0c43bcd29f54","actionData","errors"]