Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dokumen di dalam dan di luar wilayah Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara legalisasi dokumen yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Legalisasi dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik. Dokumen yang dapat dilegalisasi meliputi dokumen yang diterbitkan di Indonesia untuk digunakan di luar negeri, dokumen yang diterbitkan di luar negeri untuk digunakan di Indonesia, dan dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing di Indonesia. Proses legalisasi melibatkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau stempel resmi. Pemohon harus melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan secara elektronik, serta membayar biaya legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah verifikasi dan pembayaran, dokumen akan dilegalisasi dengan stiker dan stempel timbul, dan diserahkan kepada pemohon.