[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f57fb78a-8dbc-4eb1-8e59-b17bfde6f7c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-08-01","effective_date","2004-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Garis Sempadan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

teritorial-garissempadan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan Buat Jalan-Jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Swatantra Tingkat ke I DjawaTengah Seri A Nr 3 tanggal 30 september 1960;\r\nb. bahwa dengan telah diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Dearah tersebut huruf a sudha tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Grais Sempadan dengan Peraturan Daerah; \n UU Nomor 10 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 13 Tahun 1980, UU Nomor 13 Tahun 1992, UU nomr 24 Tahun 1992, UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomr 28 Thaun 2002, UU Nomor 7 Thaun 2004, PP Nomor 26 Tahun 1985, PP Nomor 27 Tahun 1991, PP Nomor 35 Tahun 1991, PP Nomor 43 Thaun 1993, PP Nomor 47 Tahun 1997, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 69 Tahun 1998, PP Nomor 27 Tahun 1999, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomor 39 Tahun 2001, PP Nomor 77 Tahun 2001, PP Nomor 16 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Kepres Nomor 44 Tahun 1999, Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990, Perda Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990, Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003, Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 dan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan lingkup, garis sempadan sungai, garis sempadan saluran, garis sempadan danau, awaduk, mata air, sungai pasang surut dan pantai, garis sempadan jalan, garis sempadan jalan rel kereta api, garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan, pengendalian, ketentguan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2004. \n 69 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Swantantra Tingkat ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke 1 Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari pengaturan garis sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai jenis garis sempadan, termasuk:

\n\n

Garis sempadan sungai (bertanggul dan tidak bertanggul) di dalam dan di luar kawasan perkotaan.
Garis sempadan saluran (bertanggul dan tidak bertanggul).
Garis sempadan danau, waduk, mata air, sungai pasang surut, dan pantai.
Garis sempadan jalan (arteri, kolektor, lokal, inspeksi, jembatan, persimpangan, tikungan, dan jalan masuk).
Garis sempadan jalan rel kereta api.
Garis sempadan pagar terhadap sungai, saluran, danau, waduk, mata air, sungai pasang surut, pantai, dan jalan.
Garis sempadan bangunan terhadap sungai, saluran, danau, waduk, mata air, sungai pasang surut, pantai, dan jalan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan, termasuk jenis kegiatan yang diizinkan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

","transitional_provisions","1. Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua kegiatan sebagaimana ayat (1) yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.\n3. Untuk bangunan yang memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku\n4. Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didahului dengan Peraturan Garis Sempadan Kabupaten/Kota harus didahului dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan di Kabupaten/Kota.\n5. Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.","sanctions","Barangsiapa melanggar ketentuan dalam peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-. Selain sanksi pidana, pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan pengembalian fungsi atas biaya sendiri.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER : 46
YEAR : 2004

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 11 OF 2004
CONCERNING
BORDER LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

Considering :

that in the context of regional development planning as a guideline for all Sempadan utilization activities in an optimal, harmonious manner. balanced, integrated, orderly, sustainable and continuous, the Regional Government
b. that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government juncto Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region. then the Regional Regulation in letter a is no longer in accordance with the development of circumstances, therefore it needs to be revoked and re-establish the Border Lines with a Regional Regulation.

In View of :

Law Number 10 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f57fb78a-8dbc-4eb1-8e59-b17bfde6f7c7","actionData","errors"]