[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f57c9de0-4ace-40c8-92bd-7c60567826fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Drainase Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Sistem Drainase Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Drainase Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai akibat dari pembangunan wilayah yang semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebaninya sistem drainase. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2008, PP No.38 Tahun 2011, PermenPU No.12/PRT/M/2014, Perda No.10 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan; Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Sistem Informasi Drainase; Hak dan kewajiban; Peran Masyarakat dan Swasta; Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; Kerjasama; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018. \n 19 halaman dan 8 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Drainase Perkotaan di Kabupaten Sanggau. Latar belakangnya adalah pertumbuhan kota yang pesat dan berkurangnya wilayah resapan air yang membebani sistem drainase. Tujuannya adalah untuk menangani persoalan drainase agar tidak terjadi genangan berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, serta penurunan tanah.

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan dan pola penyelenggaraan sistem drainase, penetapan rencana induk sistem drainase, pemberian rekomendasi dan izin terkait sistem drainase, pemberdayaan pemangku kepentingan, pengendalian daya rusak air, serta pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase, memfasilitasi penyelesaian sengketa, menjaga efektivitas dan kualitas pelaksanaan, menyelenggarakan upaya perlindungan dan pelestarian drainase perkotaan, serta memberikan bantuan teknis.

Perencanaan sistem drainase perkotaan meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci. Pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan meliputi pembangunan baru dan normalisasi. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi drainase. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi drainase perkotaan.

Setiap orang dan badan usaha berhak memperoleh informasi dan manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase, serta menyampaikan keberatan. Mereka juga berkewajiban menjaga kelestarian fungsi drainase dan memperoleh izin untuk mendirikan bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, serta untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari.

Masyarakat dan swasta dapat berperan dalam setiap tahapan penyelenggaraan sistem drainase. Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan sistem drainase. Pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dapat bersumber dari berbagai sumber dana.

Terdapat larangan terkait prasarana jaringan drainase perkotaan, seperti mengubah aliran drainase tanpa izin, membuang sampah ke saluran drainase, dan mendirikan bangunan di area sempadan saluran.

","transitional_provisions","1. Izin melakukan kegiatan pada sistem Drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n2. Izin melakukan kegiatan pada sistem Drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\na. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem Drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\nb. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
URBAN DRAINAGE SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that along with the rapid growth and development of the city as a result of increasing regional development and decreasing water catchment areas, it has an impact on the burdening of the Drainage system;
that in order to face the Drainage problem so that there is no excessive inundation, narrowing and shallowing of rivers and canals, land subsidence, river tides, it is necessary to handle and organize the Drainage System in a planned and integrated manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Urban Drainage System;

In View of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f57c9de0-4ace-40c8-92bd-7c60567826fd","actionData","errors"]