[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f57a9fe1-d6d3-4895-a9b3-c418fe714bab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Pembangunan Budaya Integritas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Integritas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Budaya Integritas
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih perlu dibangun dan diterapkan budaya integritas terhadap penyelenggara pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara; bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan perlunya dibangun dan dikembangkan Budaya Integritas di kalangan Penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Budaya Integritas. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 67 Tahun 19S8; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Budaya Integritas, berisi tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas Dan Prinsip Pembangunan Budaya Integritas; Komite Integritas; Pembangunan Budaya Integritas; Pemetaan Komponen Pembangunan Budaya Integritas; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penganggaran; Ketentuan Lainnya; dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019. \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan budaya integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakangnya adalah perlunya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk asas dan prinsip pembangunan budaya integritas, pembentukan dan tugas Komite Integritas, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Komite Integritas memiliki tugas menyusun visi dan prioritas pembangunan budaya integritas, menyelaraskan program kegiatan, dan melakukan evaluasi. Faktor-faktor pembangunan budaya integritas meliputi komite integritas, sistem integritas, peningkatan skala integritas organisasi, dan penyediaan tunas integritas. Perangkat daerah yang berhasil dalam pembangunan budaya integritas akan diberikan penghargaan berupa sertifikasi. Biaya pelaksanaan pembangunan budaya integritas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

RIAU GOVERNOR
RIAU PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
INTEGRITY CULTURE DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

RIAU GOVERNOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize good and clean government,
it is necessary to build and implement a culture
of integrity towards the regional government administrators
and state civil apparatus;
that Law Number 28 of 1999 concerning
the Implementation of a Clean State and Free from Corruption,
Collusion and Nepotism, affirms the need to build
and develop a Culture of Integrity among
State Administrators;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning the Development of a Culture of
Integrity.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the Republic of
Indonesia Constitution of 1945;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f57a9fe1-d6d3-4895-a9b3-c418fe714bab","actionData","errors"]