[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f563d26a-1023-4baa-8e63-25dda23262f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Cagar Budaya merupakan warisan leluhur yang \r\nsecara tidak langsung menjadi ciri khas daerah, karena itu \r\nmemiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat baik \r\ndalam aspek budaya, sejarah, maupun pariwisata;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 \r\ntentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai \r\ntugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar \r\nBudaya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\npada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan \r\nDaerah tentang Cagar Budaya; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan \r\nKebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang \r\nPemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di \r\nMuseum; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang \r\nMuseum ; \n mangatur mengenai pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa, meliputi antara lain: ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pendaftaran registrasi daerah, penetapan, pengelolaan, izin membawa cagar budaya keluar walayah daerah, kreteria cagar budaya, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pemilihan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, penyimpanan dan perawatan, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018. \n Jumlah 18 Halaman + penjelasan 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat Indonesia dan internasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendaftaran dan registrasi Cagar Budaya di tingkat daerah dan nasional.
Proses penetapan status Cagar Budaya berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya.
Pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.
Persyaratan dan prosedur perizinan untuk membawa Cagar Budaya keluar wilayah daerah.
Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya, termasuk penetapan etika pelestarian, koordinasi lintas sektor, penghimpunan data, dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
Ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya, termasuk pengalihan kepemilikan dan hak Pemerintah Daerah untuk didahulukan dalam pengalihan tersebut.
Prosedur penemuan dan pencarian Cagar Budaya, termasuk kewajiban pelaporan dan perizinan.
Upaya pelestarian Cagar Budaya melalui zonasi dan pemugaran.
Penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di museum, termasuk dokumentasi dan pemanfaatan koleksi museum.
Peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan ini juga mengatur pendanaan pelestarian Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 36 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, daya paksa polisional, denda administrasi, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Cultural Heritage is an ancestral heritage that indirectly becomes a characteristic of the region, therefore it has an important role for the life of the community both in cultural, historical, and tourism aspects;
that based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, the Regional Government has the task of carrying out the Preservation and Management of Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Cultural Heritage;

In view of:

Article 8 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f563d26a-1023-4baa-8e63-25dda23262f4","actionData","errors"]