[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5608caa-6d4c-43a5-b222-c056b1115577","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026","number","4","year","2026","published_date","2026-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Perikanan dan Kelautan","location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan awak kapal perikanan, kualifikasi dan jabatan awak kapal perikanan, kompetensi dan sertifikat awak kapal perikanan, pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan, bimbingan teknis awal kapal perikanan, pengujian keahlian awak kapal perikanan, pengukuhan sertifikat awak kapal perikanan, masa layar awak kapal perikanan, standar mutu pengawakan kapal perikanan, buku pelaut perikanan, perjanjian kerja bersama pengawakan kapal perikanan, perjanjian kerja laut, SIJIL, jaminan sosial bagi awak kapal perikanan, santunan bagi awak kapal perikanan, pengawakan minimum pada kapal perikanan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perikanan-kelautan
2026
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 4, BN.2026 (88)/128 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal\t\tperikanan dan mewujudkan awak kapal perikanan yang memiliki keahlian dan keterampilan serta\tuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 180\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur tata kelola pengawakan kapal perikanan, pendidikan dan pelatihan, ujian, dan sertifikasi awak kapal perikanan;\r\nb.\tbahwa pengaturan mengenai tata kelola pengawakan kapal\tperikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33\r\nTahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\t dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\tPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan\ttentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan,\t Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 \r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan awak kapal perikanan, kualifikasi dan jabatan awak kapal perikanan, kompetensi dan sertifikat awak kapal perikanan, pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan, bimbingan teknis awal kapal perikanan, pengujian keahlian awak kapal perikanan, pengukuhan sertifikat awak kapal perikanan, masa layar awak kapal perikanan, standar mutu pengawakan kapal perikanan, buku pelaut perikanan, perjanjian kerja bersama pengawakan kapal perikanan, perjanjian kerja laut, SIJIL, jaminan sosial bagi awak kapal perikanan, santunan bagi awak kapal perikanan, pengawakan minimum pada kapal perikanan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2026. \n 128 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah dan mencabut ketentuan mengenai tata kelola pengawakan kapal perikanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021.","scope_and_parties","Peraturan ini mengatur tata kelola pengawakan kapal perikanan, pendidikan dan pelatihan, ujian, dan sertifikasi awak kapal perikanan.","policy_content","Peraturan ini menetapkan standar dan persyaratan bagi awak kapal perikanan, termasuk usia minimal, kepemilikan dokumen (Buku Pelaut Perikanan, sertifikat kompetensi), kesehatan, jaminan sosial, perjanjian kerja laut (PKL), dan pendaftaran (sijil). Diatur pula kualifikasi dan jabatan awak kapal perikanan berdasarkan bagian dek dan mesin, serta tingkat tanggung jawabnya. Standar kompetensi dan sertifikasi keahlian serta keterampilan awak kapal perikanan diuraikan secara rinci, termasuk persyaratan untuk memperoleh berbagai jenis sertifikat seperti Sertifikat Ahli Nautika, Ahli Teknika, Ahli Penangkapan Ikan, Rating Awak Kapal Perikanan, Sertifikat Keterampilan (BST-F, penanganan ikan, dll.), serta Sertifikat Kecakapan Nelayan. Diatur pula mekanisme penerbitan sertifikat, revalidasi, dan pengakuan sertifikat dari negara lain. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan, termasuk Bimbingan Teknis, serta pengujian keahlian awak kapal perikanan juga dijabarkan. Peraturan ini juga mencakup tata kelola pengukuhan sertifikat, masa layar, standar mutu pengawakan kapal perikanan, penerbitan Buku Pelaut Perikanan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja laut (PKL), pengupahan, tanggung jawab pemilik/operator kapal, dinas jaga, sijil, jaminan sosial, santunan bagi awak kapal perikanan, pengawakan minimum pada kapal perikanan, serta ketentuan peralihan dan penutup.","transitional_provisions","1. Susunan jabatan Awak Kapal Perikanan, format Sertifikat Pengukuhan, dan format PKL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 masih berlaku hingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan (Ahli Nautika dan Ahli Teknika Tingkat I, II, III) yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan disetarakan dengan sertifikat yang diatur dalam peraturan ini.\n3. Sertifikat Basic Safety Training (BST) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan disetarakan dengan BST-F Tingkat I.\n4. Sertifikat Basic Safety Training (BST) untuk Kapal Layar Motor/Kapal Perikanan pelayaran dalam negeri dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan disetarakan dengan BST-F Tingkat II.\n5. Buku pelaut/seaman book berwarna hijau dan merah yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sesuai ukuran kapal perikanan.\n6. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-I) dan Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I) yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan disetarakan dengan sertifikat yang diatur dalam peraturan ini.\n7. Surat keterangan kecakapan untuk Awak Kapal Perikanan (bagian dek dan mesin) yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan disetarakan dengan Sertifikat Kecakapan Nelayan.\n8. Diberikan batas waktu bagi Awak Kapal Perikanan untuk memenuhi persyaratan Buku Pelaut Perikanan dan kompetensi sesuai ukuran kapal.\n9. Diberikan batas waktu untuk memenuhi persyaratan surat keterangan sehat dan PKL bagi Awak Kapal Perikanan pada kapal ukuran tertentu.\n10. Ketentuan penyediaan fasilitas akomodasi yang layak berlaku untuk kapal hasil pengadaan setelah ratifikasi ILO Convention 188.\n11. Komite pengesahan dan dewan penguji yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 4 OF 2026 CONCERNING THE GOVERNANCE OF FISHING VESSEL CREW MANAGEMENT, EDUCATION AND TRAINING, EXAMINATION, AND CERTIFICATION OF FISHING VESSEL CREW

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to guarantee the safety of navigation for fishing vessels and to achieve fishing vessel crew with expertise and skills, and to implement the provisions of Article 180 of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Maritime and Fisheries Affairs, it is necessary to regulate the governance of fishing vessel crew management, education and training, examination, and certification of fishing vessel crew;
that the regulations concerning the governance of fishing vessel crew management as previously stipulated in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 33 of 2021 concerning Fishing Logbooks, Monitoring on Fishing Vessels and Fish Carrier Vessels, Inspection, Testing, and Marking of Fishing Vessels, as well as the Governance of Fishing Vessel Crew Management are no longer in line with legal needs and organizational developments, thus requiring replacement;
that based on the considerations referred to in points a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries concerning the Governance of Fishing Vessel Crew Management, Education and Training, Examination, and Certification of Fishing Vessel Crew;

Recalling :

Article 17 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, State Gazette Supplement Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 255, State Gazette Supplement Number 6994);
Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Maritime and Fisheries Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 37, State Gazette Supplement Number 6639);
Presidential Regulation Number 18 of 2019 concerning the Ratification of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number 64);
Presidential Regulation Number 193 of 2024 concerning the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 390) as amended by Presidential Regulation Number 112 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 193 of 2024 concerning the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 174);
Presidential Regulation Number 112 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 193 of 2024 concerning the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 174);
Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 96);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

Establishes :

MINISTERIAL REGULATION OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES CONCERNING THE GOVERNANCE OF FISHING VESSEL CREW MANAGEMENT, EDUCATION AND TRAINING, EXAMINATION, AND CERTIFICATION OF FISHING VESSEL CREW.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5608caa-6d4c-43a5-b222-c056b1115577","actionData","errors"]