[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f55595ff-87ab-42de-a4b7-ddc03816ed10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2025 tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SANITASI-TOTAL
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 19
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat merupakan bentuk perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat yang efektif perlu adanya peraturan dan kebijakan teknis; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis guna mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); \n Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2025. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disusun sebagai pedoman penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi sanitasi di Kota Pasuruan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat secara mandiri, serta memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan.

Substansi kebijakan ini mengatur lima pilar STBM, yaitu: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan; (2) Cuci Tangan Pakai Sabun; (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; (4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan (5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Pemerintah Daerah berperan dalam memfasilitasi pengembangan STBM, melakukan pelatihan teknis, menyediakan media edukasi, serta melakukan koordinasi lintas sektor.

Penyelenggaraan STBM dilakukan melalui pendekatan pemicuan yang melibatkan Tim Fasilitator STBM Kelurahan. Strategi penyelenggaraan mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme verifikasi bagi kelurahan yang telah mencapai target STBM, di mana kelurahan yang berhasil akan mendapatkan penghargaan berupa piagam atau sertifikat dari Wali Kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan efektivitas program.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGULATION OF THE MAYOR OF PASURUAN
NUMBER 19 OF 2025
ON
COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

Considering :

that community-based total sanitation is a form of clean and healthy living behavior, preventing the spread of environment-based diseases, increasing community capacity, and improving access to drinking water and sanitation based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that in order to support the implementation of effective community-based total sanitation, technical regulations and policies are needed;
that based on the provisions of Article 9 letter a of Minister of Health Regulation Number 3 of 2014 on Community-Based Total Sanitation, the City Government is responsible for the preparation of technical regulations and policies to support the implementation of community-based total sanitation;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Community-Based Total Sanitation;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 17 of 1950 on the Formation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f55595ff-87ab-42de-a4b7-ddc03816ed10","actionData","errors"]