[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f548ad51-f73b-4a72-9316-b87ee2bce634","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi kependudukan secara terarah dan terpadu serta untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar rujukan bagi penyelenggaraan\r\npembangunan daerah perlu peran serta Pemerintah Daerah; \r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; PP No. 92 Tahun 2012; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 26 Tahun 2009; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 9 Tahun 2011; Permendagri No. 14 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Permendagri No. 119 Tahun 2017; Permendagri No. 120 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 53 Tahun 2019; Permendagri No. 95 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Permendagri No. 102 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2020; Permendagri No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 72 Tahun 2022; Permendagri No. 73 Tahun 2022; Permendagri No. 74 Tahun 2022 \n Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023. \n 42 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menertibkan administrasi kependudukan, dan menyediakan data kependudukan yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek administrasi kependudukan, termasuk hak dan kewajiban penduduk, kewenangan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk (perubahan alamat, penduduk nonpermanen, pindah datang), pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dll.), dokumen kependudukan (biodata, KK, KTP-el, KIA), pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), pendokumentasian administrasi kependudukan, peningkatan kualitas layanan, pemberian hibah, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat terkait.

\r\n\r\n

Beberapa ketentuan substansial meliputi kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama, serta perlindungan data pribadi. Instansi pelaksana memiliki kewenangan untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan, dan menjamin kerahasiaan data. Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara untuk berbagai layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KK, KTP-el, KIA, dan akta-akta pencatatan sipil.

\r\n","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.\r\n2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap penduduk yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:\r\n a. peringatan lisan;\r\n b. peringatan tertulis;\r\n c. denda;\r\n2. selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 4 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in improving public services, orderly and integrated population administration, and to provide population data and information that is the basis for the implementation of regional development, the role of the Regional Government is needed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Bandar Lampung City concerning the Implementation of Population Administration;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 28 of 1959 on the Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f548ad51-f73b-4a72-9316-b87ee2bce634","actionData","errors"]