[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f54824e5-9df8-4962-a4bb-4dfd271a0b15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-03-13","effective_date","2023-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KONSULTAN - KEKAYAAN - INTELEKTUAL
2023
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 15, BN 2023 (254) : 15 hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual. \n Dasar hukum dalam permen ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 100 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2023; dan Permenkumham No. 41 Tahun 2021. \n Materi pokok dalam permen ini adalah ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang konsultan kekayaan intelektual. Mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan dan ujian bagi calon konsultan, pembentukan dan tata kerja Majelis Pengawas, serta tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemeriksaan terhadap konsultan kekayaan intelektual. Peraturan ini juga mengatur perpanjangan batas usia konsultan serta ketentuan peralihan untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan profesi konsultan kekayaan intelektual secara tertib dan profesional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023. \n Lampiran file: 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual. Tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan pelatihan dan ujian bagi Konsultan Kekayaan Intelektual, serta pembentukan Majelis Pengawas untuk pengawasan dan pembinaan profesi tersebut.

Ketentuan Substansial: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan ujian Konsultan Kekayaan Intelektual. Pelatihan dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang memenuhi kriteria tertentu. Majelis Pengawas dibentuk untuk mengawasi dan membina Konsultan Kekayaan Intelektual, terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, dan ahli/akademisi. Konsultan Kekayaan Intelektual harus mengikuti pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikasi. Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pengawas diatur secara rinci, termasuk tata cara pengaduan dan pemeriksaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Konsultan Kekayaan Intelektual yang sudah memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dan belum terbentuk Majelis Pengawas, permohonan perpanjangan batas usia pensiun diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.\n2. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 254, 2023

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 100 OF 2021 CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3), Article 6 paragraph (3), Article 20, and Article 28 of Government Regulation Number 100 of 2021 concerning Intellectual Property Consultants, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning the Implementing Regulation of Government Regulation Number 100 of 2021 concerning Intellectual Property Consultants;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f54824e5-9df8-4962-a4bb-4dfd271a0b15","actionData","errors"]