[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5440980-a163-4f91-9cc5-354f37a9176d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-03-13","effective_date","2018-05-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7f13cbad-438f-4b5e-86e3-0b6dc641bcf3","Layanan Perpustakaan","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

akreditasi perpustakaan kabupaten atau kota
2018
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 3, BN 2018 (706): 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengukur sejauhmana tingkat pelaksanaan standar nasional perpustakaan semua jenis perpustakaan perlu dilakukan akreditasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001. \n Salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia adalah penerapan standar nasional perpustakaan. Untuk melaksanakan akreditasi perpustakaan kabupaten/kota, perlu menyusun instrumen akreditasi perpustakaan kabupaten/kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018. \n Lampiran file: 36 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4; lampiranhlm 5 sd 36) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini menetapkan Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota. Latar belakang peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan untuk membina dan mengembangkan semua jenis perpustakaan di Indonesia melalui penerapan standar nasional perpustakaan. Akreditasi diperlukan untuk mengukur tingkat pelaksanaan standar tersebut.

Instrumen akreditasi terdiri atas komponen-komponen berikut: koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dan penguat. Setiap komponen memiliki indikator kunci yang digunakan untuk penilaian.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan perpustakaan kabupaten/kota, termasuk pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, perawatan koleksi, prasarana gedung/ruang, lokasi perpustakaan, sarana (mebeler, peralatan multimedia, sarana otomasi, sarana pengamanan, sarana transportasi), fasilitas umum, jenis pelayanan perpustakaan, sarana akses layanan, keanggotaan perpustakaan, sirkulasi perpustakaan, promosi, literasi informasi, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, anggaran, kerjasama, pembinaan, dan inovasi/kreativitas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254867/peraturan-perpusnas-no-10-tahun-2022","1387e636-5690-4295-8d06-239b3c96a321","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.706, 2018

PERPUSNAS. Accreditation Instrument for Regency/City Libraries.

NATIONAL LIBRARY REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
ACCREDITATION INSTRUMENT FOR REGENCY/CITY LIBRARIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Law Number 43 of 2007 concerning Libraries mandates the development and advancement of all types of libraries in Indonesia;
that one form of development and advancement of all types of libraries in Indonesia is the implementation of national library standards;
that to measure the extent of the implementation of national library standards, all types of libraries need to be accredited;
that to carry out the accreditation of regency/city libraries, it is necessary to prepare an accreditation instrument for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5440980-a163-4f91-9cc5-354f37a9176d","actionData","errors"]