[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f52a3f9e-3b4f-47b5-97a7-447429f1a6b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 09 Tahun 2013","number","09","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-produk-hukum-daerah-kab.serang
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2013/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah di Kabupaten Serang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, perlu dilakukan penyesuain dengan pengaturan kembali; \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011. \n Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah; Pembentukan Peraturan Bupati Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; Pembentukan Keputusan Bupati; Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi Dan Penggandaan; Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 82 halaman, 3 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mengatur pembentukan produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Bupati. Proses pembentukan ini mencakup tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan ini menekankan asas-asas pembentukan peraturan daerah seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, kepastian hukum, serta keseimbangan dan keselarasan. Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah melalui berbagai forum seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat mengenai ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mengatur pidana kurungan atau pidana denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER: 09
Year 2013

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
ABOUT
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS OF SERANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly administer the formation of regional legal products, it is necessary to standardize the procedures for drafting regional legal products in a planned, integrated and coordinated manner in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations;
that with the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, the Regional Regulations in Serang Regency have been regulated in Serang Regency Regional Regulation Number 1 of 2005 concerning the Establishment of Serang Regency Regional Regulations, it is necessary to adjust with re-arrangement;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f52a3f9e-3b4f-47b5-97a7-447429f1a6b8","actionData","errors"]