[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f51c8a72-3d63-47a0-a976-f65f1da6ccf6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 13 Tahun 2003 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2003","number","13","year","2003","published_date","2003-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA - TATA RUANG - WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengarahkan pembangunan di daerah Kab. Batang Hari dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha; Dengan ditetapkannya PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana tata ruang wilayah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Batang Hari. \n UU NO. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 3 Tahun 1972; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 20 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 24 tahun 1992; UU NO. 23 tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU NO. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 47 Tahun 1997. \n Perda ini mengatur tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI, meliputi Ruang Lingkup; Asas, Tujuan dan Strategi; Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2003. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 42 hlmn; 4 hlmn pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengarahkan pembangunan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. RTRW ini juga bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta menjadi arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah:** Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan melalui pemanfaatan ruang yang berkualitas.\n2. **Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah:**\n * Arahan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan budidaya.\n * Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.\n * Arahan pengembangan kawasan tertentu.\n * Arahan pengembangan sistem prasarana dasar wilayah.\n * Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.\n * Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya lainnya.\n3. **Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah:** Sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, serta prasarana wilayah.\n4. **Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah:** Sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 13 OF 2003
ABOUT
SPATIAL PLANNING OF BATANG HARI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering :

that to direct development in the Batang Hari Regency area by utilizing regional space in a efficient, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and society, the spatial plan is a direction for the location of development investments carried out by the Government, the community, and/or the business world;
that with the enactment of Government Regulation Number 47 of 1997 concerning the National Spatial Plan (RTRWN), the strategies and policy directions for the utilization of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f51c8a72-3d63-47a0-a976-f65f1da6ccf6","actionData","errors"]