[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5035cfa-a89e-4437-8bcf-a5410046fa7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNANA SERTA POLA KEMITRAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 69 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara Nasional dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, suatu aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan; \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 12 Tahun 1992, UU No 41 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014, UU No 39 Tahun 2014, PP No 40 Tahun 1996, PP No 16 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007, PP No 10 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2010, PP No 15 Tahun 2010, PP No 38 Tahun 2010, PP No 73 Tahun 2013, Permenhut No P.53/Menhut-II/2008 Tahun 2008, Permen Kelautan dan Perikanan No Per.20/Men/2008 Tahun 2008, Permentan No 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009, Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013; Permenhut No P.28/Menhut-II/2010 Tahun 2010, Permentan No 02/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014, Kepmentan No 947/Kpts/OT.210/10/97 Tahun 1997, dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2015; \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha perkebunan, Perkebunan Besar, Usaha Perkebunan Besar, Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat hukum adat, Lahan perkebunan, Usaha budidaya tanaman perkebunan, Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, Pelaku usaha perkebunan, Pekebun, Skala tertentu, Perusahaan Perkebunan, Hasil perkebunan, Pengolahan hasil perkebunan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Koperasi, Kemitraan Usaha Perkebunan, Kebun Plasma, Petani Plasma, Kelompok tani, Replanting/Peremajaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengawasan secara administrasi, Pengawasan secara teknis operasional, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, dan Upaya Pemantauan Lingkungan; Ketentuan mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup serta Fungsi Perkebunan; Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan; Kemitraan, Perubahan Luas Laahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha; Kewajiban Perusahaan Perkebunan; Koperasi Perkebunan; Tenaga Kerja; Kebun Mandiri; Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perkebunan; Penggunaan Lahan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n 42 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitraan di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perkebunan, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta mengganti Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009.\n\nTujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan payung hukum dalam pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, memberikan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan, serta memberikan kepastian dalam usaha perkebunan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Jenis usaha perkebunan: budidaya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan, dan usaha perkebunan terintegrasi.\n2. Perizinan usaha perkebunan: Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) untuk budidaya kurang dari 25 hektar, Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) untuk industri pengolahan dengan kapasitas tertentu, Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) untuk budidaya 25 hektar atau lebih, Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) untuk industri pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas tertentu, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk usaha budidaya kelapa sawit 1.000 hektar atau lebih yang terintegrasi dengan industri pengolahan.\n3. Kewajiban perusahaan perkebunan: memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, melakukan kemitraan, melaporkan perkembangan usaha, memiliki sumber daya manusia dan sistem pengendalian kebakaran, menerapkan AMDAL atau UKL-UPL, dan menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.","transitional_provisions","1. Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku kecuali Perusahaan Perkebunan tersebut diberikan atau dikenakan Sanksi Administrasi.\n2. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada.\n3. Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.\n4. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n5. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.\n6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.\n7. Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati sesuai kewenangan.\n8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.\n9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 32 Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap Perusahaan yang sudah memperoleh IUP-B atau IUP dan telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009.\n10. Bagi Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usah perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 dan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini wajib melaksanakannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dikenai sanksi IUP Perusahaan tersebut dicabut dan hak atas tanah di usulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.\n2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penyediaan bahan baku dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan. Jika peringatan tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n3. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, UIP-P, atau IUP yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan tidak dipenuhi, IUP-B,IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n4. Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n5. Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n6. Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n7. Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n8. Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun. Dalam hal peringatan tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.\n9. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP, yang tidak melakukan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat luasan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tegang waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila peringatan tidak di penuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan pada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.\n10. Yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan kewajiban. Apabila peringatan 3 kali maka IUP-B atau IUP di cabut dan hak atas tanah di usulkan pada Instansi yang berwenang untuk di batalkan.\n11. Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.\n12. Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.\n13. Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.\n14. Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.\n15. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Dalam hal peringatan tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

KETAPANG REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2015
ABOUT
LICENSING AND DEVELOPMENT OF PLANTATION BUSINESS
AND PARTNERSHIP PATTERNS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, which stipulates that regions have broad authority, this authority needs to be exercised actively, including managing resources available in their territory and being responsible for maintaining environmental sustainability in accordance with applicable laws and regulations;
that with the enactment of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation as the basis for regulation in the field of plantation nationally and with the enactment of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5035cfa-a89e-4437-8bcf-a5410046fa7a","actionData","errors"]