[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f502ca1a-f361-4aaf-baaa-e36466d8fa9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Kapuas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Kapuas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

haji, pelayanan publik
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 35 pada ayat (1) dan pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Transportasi Jemaah Haji dari\r\ndaerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 pada ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji, dan biaya operasional Panitia Penyelenggaraan dan petugas operasional daerah\r\ndibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nMAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP;\r\nBAB IV\r\nPELAYANAN PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DAERAH;\r\nBAB V\r\nBIAYA OPERASIONAL DAN TRANPORTASI JEMAAH HAJI;\r\nBAB VI\r\nPENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI JAMA’AH HAJI;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Kapuas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap biaya transportasi serta memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji agar berjalan aman, tertib dan lancar. Bupati Kapuas selaku koordinator Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji. Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIH Daerah) Kabupaten Kapuas dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Syarat menjadi anggota TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kepada jamaah haji dalam bentuk pembekalan (pemantapan bimbingan manasik), pemeriksaan kesehatan, dan mengantar Jamaah haji yang meninggal dunia/sakit dari Embarkasi/debarkasi ke domisili. Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya operasional dan transportasi Jama'ah Haji dikelola oleh PPIH daerah Kabupaten Kapuas yang dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. PPIH daerah Kabupaten Kapuas menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Biaya operasional dan Transportasi kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan Ibadah Haji. Laporan pertanggung jawaban pembinaan pasca haji disampaikan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
HAJJ PILGRIMAGE SERVICE
IN KAPUAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 35 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, the Transportation of Hajj Pilgrims from the area of origin to the embarkation and from debarkation to the area of origin is the responsibility of the Regional Government, it needs to be regulated by a Regional Regulation;
that based on the provisions of Article 11 paragraph (3) and paragraph (4) of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, the Regent may appoint officers to accompany the Hajj Pilgrims, and the operational costs of the Organizing Committee and regional operational officers are charged to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f502ca1a-f361-4aaf-baaa-e36466d8fa9a","actionData","errors"]