[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5029819-c1a7-4164-a910-e622f1dcc4b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025","number","105","year","2025","published_date","2025-12-29","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-ppn
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 105, BN.2025 (1222/43 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli\r\nmasyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi\r\ndan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket\r\nstimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam\r\nmenjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain\r\ndengan pemberian fasilitas fiskal;\r\nb. bahwa pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, diwujudkan antara lain melalui pemberian\r\ninsentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan\r\ntertentu ditanggung pemerintah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21\r\natas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah\r\ndalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, kriteria dan persyaratan, pemanfaatan dan pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026 melalui paket stimulus ekonomi, yang salah satunya diwujudkan melalui insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah.

Ketentuan Substansial:

Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada Pegawai (Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu (melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata dan memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang sesuai). Pegawai Tetap yang memenuhi kriteria adalah mereka yang memiliki NPWP/NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, menerima penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2026 (atau bulan pertama bekerja), dan tidak menerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah lainnya. Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi kriteria adalah mereka yang memiliki NPWP/NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, menerima upah rata-rata harian tidak lebih dari Rp500.000,00 atau upah bulanan tidak lebih dari Rp10.000.000,00, dan tidak menerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah lainnya.

Pemberi Kerja wajib membayarkan insentif PPh 21 secara tunai kepada Pegawai, membuat bukti pemotongan, dan melaporkan pemanfaatan insentif melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh 21/26. Jika terdapat kelebihan pembayaran PPh 21 ditanggung pemerintah, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan atau dikompensasikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 105 OF 2025
CONCERNING
ARTICLE 21 INCOME TAX ON CERTAIN INCOME WHICH IS
BORNE BY THE GOVERNMENT IN THE FRAMEWORK OF ECONOMIC STIMULUS
FISCAL YEAR 2026

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to maintain the sustainability of purchasing power
of the community and carry out the economic stabilization function
and social in 2026, an economic stimulus package has been established as the government's effort in
maintaining the level of public welfare, including
by providing fiscal facilities;
that the provision of fiscal facilities as referred to
in letter a, is realized, among other things, through the provision of
Article 21 Income Tax incentives on income
certain borne by the government;
that based on the considerations as referred to
in letter a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5029819-c1a7-4164-a910-e622f1dcc4b4","actionData","errors"]