[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4f9c58d-555b-46cd-9391-8e292b78fd27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2/2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini terdiri dari:\r\nBab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Bab III tentang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Bab IV tentang Pengadaan, Bab V tentang Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Bab VI tentang Penggunaan, Bab VII tentang Pemanfaatan, Bab VIII tentang Pengamanan dan Pemeliharaan, Bab IX tentang Penilaian, Bab X tentang Penghapusan, Bab XI tentang Pemindahtanganan, Bab XII tentang Penatausahaan, Bab XIII tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Bab XIV tentang Pembiayaan, Bab XV tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang, Bab XVI tentang Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah, Bab XVII tentang Ketentuan Lain-lain, Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab XIX tentang Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013. \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Tidak ada peraturan yang dicabut.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Tidak ada peraturan yang diubah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah untuk pelayanan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah, perjanjian, atau ketentuan undang-undang. Siklus pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan tanah dan bangunan. Dalam pelaksanaan pengelolaan, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola, Kepala SKPD/Bagian/Lembaga lain yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna, Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, dan Pembantu Pengurus Barang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan dengan menyusun standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, standar barang, standar harga, dan standar kebutuhan SKPD. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dan/atau Pengelola.\n3. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).\n4. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
on
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 on Management of State/Regional Assets as amended by Government Regulation Number 38 of 2008 on Amendments to Government Regulation Number 6 of 2006 on Management of State/Regional Assets, and Article 121 paragraph (2) of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, it is necessary to establish a Regional Regulation on Management of Regional Assets.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Environment of The Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4f9c58d-555b-46cd-9391-8e292b78fd27","actionData","errors"]