[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4f3fb1a-2705-436e-9a04-505915b3f879","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-07-14","effective_date","2014-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 10, BN.2014/No.1043, peraturan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatur tentang tata cara revisi anggaran di lingkungan kementerian tersebut. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengajuan revisi anggaran.

Ketentuan substansial mencakup:

Prosedur pengajuan revisi anggaran, yang melibatkan unit organisasi, Sekretaris Kementerian Koordinator, Inspektorat, dan Biro Perencanaan dan Organisasi.
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja, kebutuhan untuk pengadaan bahan makanan dan pembayaran berbagai tunggakan serta paket pekerjaan yang telah dikontrakan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.
Pergeseran anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau yang tidak dapat ditunda.

Peraturan ini juga mendefinisikan istilah-istilah penting seperti DIPA, Revisi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pagu Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran, Program, Kegiatan, Keluaran, Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang, Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L), Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Matriks Semula - Menjadi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1043, 2014 KEMENKO POLHUKAM. Budget. Revision. Procedures.

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
PROCEDURES FOR BUDGET REVISION
WITHIN THE COORDINATING MINISTRY
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to improve administrative order in submitting budget revisions within the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs concerning Procedures for Budget Revision within the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4f3fb1a-2705-436e-9a04-505915b3f879","actionData","errors"]