[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4f3401f-d7ef-47c7-9b0c-8b78949dcb80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Solok","place_of_enactment","Arosuka","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hukum - bantuan hukum
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Solok Tahun 2019 No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2013, Permenkumham No. 10 Tahun 2015 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Hak dan Kewajiban\r\n3. Tugas dan wewenang Pemda\r\n4. Bantuan Hukum Litigasi\r\n5. Bantuan Hukum Nonlitigasi\r\n6. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum\r\n7. Pendanaan dan Pelaporan\r\n8. Pembinaan dan Pengawasan\r\n9. Larangan dan Sanksi\r\n10. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n 48 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Solok. Latar belakangnya adalah untuk memberikan akses keadilan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak hukum warga negara di bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum jika tidak mampu secara ekonomi, termasuk korban pelanggaran HAM, anak, dan kelompok rentan.
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan secara profesional, melakukan penyuluhan hukum, mendampingi penerima bantuan hukum dalam proses hukum, dan menyusun dokumen bantuan hukum.
Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum secara tertulis, dilengkapi identitas dan keterangan ekonomi. Dalam keadaan darurat, bantuan dapat diberikan secara lisan.
Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan evaluasi kelayakan penerima bantuan hukum.
Jenis bantuan hukum meliputi penyuluhan, konsultasi, pendampingan, dan penyusunan dokumen hukum.
Hak penerima bantuan hukum dalam perkara pidana untuk mendapatkan pendampingan sejak penyidikan hingga upaya hukum kasasi, banding, dan peninjauan kembali. Pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum jika terdakwa tidak mampu.
Bantuan hukum untuk perkara perdata dan tata usaha negara diberikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.
Tata cara administrasi dan pembiayaan bantuan hukum, termasuk pencatatan permohonan, penyusunan laporan kegiatan, dan sumber pembiayaan dari anggaran daerah, sumbangan, atau sumber lain yang sah. Penggunaan dana harus transparan dan dipertanggungjawabkan.
Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan lembaga bantuan hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nBUPATI SOLOK\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation, what is meant by:

Legal Aid shall be legal services provided to community members in need to obtain their legal rights in the fields of civil, criminal, and state administrative law.
Legal Aid Provider shall be a community organization, legal aid institution, or advocate that provides legal aid in accordance with statutory regulations.
Legal Aid Recipient shall be a person or party entitled to receive legal aid as stipulated in this regulation.
Legal Assistance shall be the provision of direct legal services before investigators, public prosecutors, courts, or other authorized institutions.
Legal Counseling shall be activities providing information and legal education to the public.

CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article 2

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4f3401f-d7ef-47c7-9b0c-8b78949dcb80","actionData","errors"]