[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4f03f54-69c1-4e77-ba72-98864ee9fd04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 03 Tahun 2013","number","03","year","2013","published_date","2013-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2013/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti agar lebih komprehensif, terintegritas dan menjamin kepastian hukum \n UU No.72 Tahun 1957; UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994; PP 40 Tahun 1996; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012; Keppres No.5 Tahun 1983; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Perda No.4 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013. \n Perda Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2008 diubah \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks dan untuk memberikan kepastian hukum.

Latar Belakang dan Tujuan:

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks, serta adanya kebutuhan untuk memberikan ruang yang cukup dan kesamaan penafsiran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan yang ada. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan peraturan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi definisi-definisi terkait barang milik daerah, asas pengelolaan, kewenangan pejabat terkait, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, inventarisasi, pemindahtanganan, dan penyertaan modal daerah. Beberapa poin penting termasuk:

Penambahan dan perubahan definisi istilah seperti Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), dan dokumen kepemilikan.
Penegasan larangan menggadaikan atau menjaminkan barang milik daerah.
Penambahan asas kepastian nilai dalam pengelolaan barang milik daerah.
Perubahan kewenangan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang.
Penambahan ketentuan mengenai penggunaan sementara barang milik daerah oleh pengguna barang lain.
Perubahan ketentuan mengenai inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Penambahan ketentuan mengenai penilaian barang milik daerah oleh tim penilai internal dan eksternal.
Penambahan ketentuan mengenai pemusnahan barang milik daerah berupa bangunan.
Penambahan ketentuan mengenai pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.
Penambahan ketentuan mengenai penggolongan dan penghunian rumah dinas daerah.
Penambahan ketentuan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2008 CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the increasingly developing and complex management of regional assets requires a regulation that can accommodate the dynamics of said development;
that the existing provisions have not been able to provide sufficient space and uniformity of interpretation of the provisions regulated in the existing regulations;
that Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency Number 4 of 2008 concerning Management of Regional Assets is no longer in accordance with the development of Regional Assets management, so it needs to be replaced to be more comprehensive, integrated, and guarantee legal certainty;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4f03f54-69c1-4e77-ba72-98864ee9fd04","actionData","errors"]