[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e7b60c-5e07-4b12-9646-75f16ff5e66f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - penghapusan - penggabungan - desa - status - kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2008/No. 58, LL 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Dan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;\r\nb. Bahwa Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Desa, sudah tidak\r\nsesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437 sebagaimana telah di'ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambaran Lembaran Negara 4548);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat aan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4587);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan fLembaran Daerah tahun 2007. Nomor 44);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 45); \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 46);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (LembaranDaerah tahun 2007, Nomor 47); \n Pembentukan Desa; Penggabungan dan Penghapusan Desa; Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. \n Perda Kabupaten Kendari No. 19 Tahun 2000 dicabut \n Peraturan Kepala Daerah \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Konawe.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Desa dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Desa:

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Syarat pembentukan desa meliputi jumlah penduduk minimal 750 jiwa, luas wilayah yang dapat dijangkau, wilayah kerja yang memiliki perhubungan antar dusun, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.
Proses pembentukan desa dimulai dari prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan kepala desa, pembahasan oleh BPD, usulan kepala desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh tim kabupaten dan kecamatan, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan oleh Bupati.

Penggabungan dan Penghapusan Desa:

Desa yang tidak memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus setelah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
Jika penggabungan sulit dilakukan, pemerintah kabupaten dapat melakukan pembinaan selama maksimal 3 tahun.

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan:

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Syarat perubahan status meliputi luas wilayah yang tidak berubah, jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 KK, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.
Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan.
Kekayaan dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan menjadi kekayaan daerah kabupaten.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KONAWE REGENCY
NUMBER 58 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ABOLITION, MERGER OF VILLAGES
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That to implement the Provisions of Article 4 Paragraph (1) and Article 5 Paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment, Abolition, Merger of Villages and Changes in Village Status to Urban Village;
That Regional Regulation Kab. Konawe Number 19 of 2000 concerning the Establishment of Villages, is no longer in accordance with developments, so it needs to be stipulated with a new Regional Regulation.

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e7b60c-5e07-4b12-9646-75f16ff5e66f","actionData","errors"]