[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e61cb7-33ff-4b2f-91bd-4381be253693","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 tahun 2004, UU No 18 Tahun 2008, UU No 44 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2009, UU No 22 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, PP No 31 Tahun 1980, PP No 35 Tahun 1991, PP No 36 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 20 Tahun 2006, PP No 34 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 42 Tahun 2008, Permendagri No 41 Tahun 2012, Permendagri No 1 Tahun 2014, Perda Kab. Magetan No 10 Tahun 2006, Perda Kab. Magetan No 2 Tahun 2008 \n ketertiban umum dan ketentraman masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\n Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 14 Tahun 1996\r\n tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mageta \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1994 Seri C Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat || Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1996 Seri C Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memberikan pelayanan publik yang optimal, memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah, serta menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Peran Pemerintah Daerah: Menyusun kebijakan, memfasilitasi sarana dan prasarana, membentuk kawasan percontohan, melakukan tindakan pencegahan, dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman, informasi, dan pembinaan. Masyarakat wajib beritikad baik, menaati peraturan, menumbuhkembangkan toleransi, dan budaya sadar ketertiban.
Ruang Lingkup: Mengatur tertib jalan dan angkutan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga, usaha tertentu, PKL, pemilik dan penghuni bangunan, sosial, serta tempat hiburan dan keramaian.

Peraturan ini juga mengatur berbagai larangan dan kewajiban terkait dengan ketertiban umum, seperti larangan mengganggu fungsi jalan, merusak lingkungan, melakukan kegiatan usaha ilegal, serta melakukan perbuatan asusila. Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam penanggulangan masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan tuna susila melalui razia, penampungan, rehabilitasi, dan pemulangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, denda administrasi, atau sanksi paksaan pemerintah (penutupan sementara, penyegelan, atau pembongkaran).\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini juga dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN

REGENCY REGULATION OF MAGETAN
NUMBER 3 OF 2014
ABOUT
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

Considering:

that the organization of public order and community peace in the region is one of the affairs within the scope of the Region which has a strategic role in order to realize social stability to support the effectiveness of development in the region;
that in order to realize the condition of the community in the Region that is orderly and peaceful, legal norms/rules are needed to foster a disciplined attitude in behaving for every person and/or community, virtuous, law-abiding, obedient to social rules, morality, and religion so as to create a cultured society, through the organization of public order and community peace in a holistic, comprehensive, participatory, synergistic, and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e61cb7-33ff-4b2f-91bd-4381be253693","actionData","errors"]