Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Informasi: Direktur Jenderal memperoleh informasi mengenai nelayan yang ditangkap melalui berbagai sumber, termasuk perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, masyarakat, dan media.
2. Prosedur Pemulangan: Prosedur ini mencakup koordinasi lintas sektor (Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, pemerintah daerah) dan pelaksanaan pemulangan serta serah terima nelayan. Koordinasi meliputi pertukaran informasi, bantuan advokasi, dan penjemputan nelayan.
3. Sosialisasi: Direktur Jenderal melakukan sosialisasi mengenai batas wilayah perairan, peraturan perundang-undangan, dan penggunaan alat navigasi untuk mencegah penangkapan ilegal.
4. Pembiayaan: Biaya pemulangan dari bandara ke tempat tinggal nelayan ditanggung oleh keluarga. Jika keluarga tidak mampu, biaya ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan jika pemerintah daerah tidak mampu, biaya ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(-)

(-)