[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e11459-6da9-4401-aef7-171e3b5041a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016","number","39/PERMEN-KP/2016","year","2016","published_date","2016-11-08","effective_date","2016-11-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 39/PERMEN-KP/2016, BN.2016 No. 1699, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Informasi: Direktur Jenderal memperoleh informasi mengenai nelayan yang ditangkap melalui berbagai sumber, termasuk perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, masyarakat, dan media.
Prosedur Pemulangan: Prosedur ini mencakup koordinasi lintas sektor (Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, pemerintah daerah) dan pelaksanaan pemulangan serta serah terima nelayan. Koordinasi meliputi pertukaran informasi, bantuan advokasi, dan penjemputan nelayan.
Sosialisasi: Direktur Jenderal melakukan sosialisasi mengenai batas wilayah perairan, peraturan perundang-undangan, dan penggunaan alat navigasi untuk mencegah penangkapan ilegal.
Pembiayaan: Biaya pemulangan dari bandara ke tempat tinggal nelayan ditanggung oleh keluarga. Jika keluarga tidak mampu, biaya ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan jika pemerintah daerah tidak mampu, biaya ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344700/permen-kkp-no-12-tahun-2025","e4f2a88e-35ec-4c83-873b-bb8faa96e087","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39/PERMEN-KP/2016
ON
PROCEDURES FOR REPATRIATION OF INDONESIAN FISHERS
ARRESTED ABROAD FOR
CONDUCTING FISHING IN OTHER COUNTRIES WITHOUT PERMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to protect Indonesian fishers who are arrested abroad for conducting fishing without permission, it is necessary to regulate the procedures for repatriation of Indonesian fishers who are arrested abroad for conducting fishing without permission;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding Procedures for Repatriation of Indonesian Fishers Arrested Abroad for Conducting Fishing in Other Countries Without

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e11459-6da9-4401-aef7-171e3b5041a2","actionData","errors"]