[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e0a4d2-1f55-4fc9-a14b-0ef1f34d905b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD NOMOR 11/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
ABSTRAK:	\n \n a. . bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya pembangunan kawasan perdesaan yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa.\r\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;\r\nPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jornbang.\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. ketentuan umum;\r\n2. Asas, Maksud dan Tujuan;\r\n3. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;\r\n4. Kelembagaan;\r\n5. pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa;\r\n6. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa di Kabupaten Jombang.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan pembangunan kawasan perdesaan yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi.
Kawasan perdesaan diusulkan oleh desa atau diprakarsai oleh Bupati.
Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten.
Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan.
TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten untuk mengkoordinasikan penetapan dan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan aset desa wajib melibatkan Pemerintah Desa dan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JOMBANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2017
CONCERNING
PLANNING FOR THE IMPLEMENTATION OF RURAL AREA DEVELOPMENT,
UTILIZATION AND EMPOWERMENT OF VILLAGE ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to have rural area development that is in line with the development plan of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Planning for the Implementation of Rural Area Development, Utilization and Empowerment of Village Assets.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e0a4d2-1f55-4fc9-a14b-0ef1f34d905b","actionData","errors"]