[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4e00782-1668-436c-aa21-8f229a6d4dd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020/02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); \r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382); \r\n12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; \r\n13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16);\r\n14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); \r\n15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17) \n Perubahan Perda lama mengenai kawasan tanpa roko \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020. \n Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok \n 1. Ketentuan Pasal 1 diubah\r\n2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A\r\n3. Ketentuan Pasal 8 diubah\r\n4. Ketentuan Pasal 10 dihapus\r\n5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah\r\n6. Ketentuan Pasal 13 diubah\r\n7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. \r\n8. Ketentuan Pasal 15 dihapus. \r\n9. Ketentuan Pasal 16 dihapus. \r\n10. Judul Bagian Keenam BAB IV diubah\r\n11. Ketentuan Pasal 20 diubah\r\n12. Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah\r\n13. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah\r\n14. Judul Bagian Kesembilan BAB IV diubah\r\n15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah\r\n16. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 24 diubah\r\n17. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 dihapus\r\n18. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c\r\n19. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 31 diubah\r\n20. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah\r\n21. Ketentuan Pasal 42 diubah\r\n22. Ketentuan Pasal 44 diubah \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Perluasan definisi jenis rokok, termasuk sisha, vape, dan rokok sintesis lainnya.\n2. Pengendalian kegiatan promosi dan sponsor rokok.\n3. Perluasan sanksi administrasi berupa penutupan reklame dan media iklan yang melanggar ketentuan KTR.\n4. Kewajiban pimpinan tempat yang ditetapkan sebagai KTR untuk melarang orang merokok dan menyediakan media edukasi.\n5. Larangan memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok di tempat penjualan.\n6. Larangan menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kewenangan Wali Kota dalam melakukan pembinaan umum terkait KTR dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala kesepakatan/perjanjian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, iklan, promosi dan sponsorship Rokok dan/atau Produk Tembakau Lainnya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu kesepakatan/perjanjiannya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan/pencabutan sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kota Depok No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/162852/perda-kota-depok-no-3-tahun-2014","44ce6aba-4ed6-4655-af32-54b8ba89b2ec","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
MAYOR OF DEPOK
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 2 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2014
ON SMOKE-FREE AREAS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize Smoke-Free Areas (KTR) as an effort to control the impact of cigarettes on health in Depok City, Regional Regulation of Depok City Number 3 of 2014 concerning Smoke-Free Areas has been established;
that to implement the mandate of Article 6 of Government Regulation Number 59 of 2019 concerning the Implementation of Child Protection Coordination, the Regional Regulation as referred to in letter a, needs to be adjusted and amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Amendments to Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4e00782-1668-436c-aa21-8f229a6d4dd8","actionData","errors"]