[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4d2f27b-36c9-45b5-8091-c5af236a86b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelebuhan Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2008","number","11","year","2008","published_date","2008-08-29","effective_date","2008-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat","place_of_enactment","Jailolo","theme","Retribusi Jasa Pelebuhan Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah - retribusi jasa pelabuhan laut
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pelebuhan Laut
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberi wewenang dalam penyelenggaraan pelabuhan lokal dalam wilayah kabupaten halmahera barat, pelabuhan lokal sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas adalah merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis, maka dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur retribusi jasa pelabuhan laut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten halmahera barat tentang retribusi jasa pelabuhan laut \n Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.6 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.46 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997, UU No.1 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.66 Tahun 2001, PP No.49 Tahun 2001, Keputusan presiden RI No.44 Tahun 1999, Perda Kabupaten Maluku utara No.1990, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.4 Tahun 2003. \n Peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, obyek dan subjek retribusi; Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnnya tarif retribusi; Jenis pelayanan; Struktur dan besarnnya tarif retribusi; Wilayah pemungutan; Saat retribusi terutang; Sanksi administrasi; Tata cara pemungutan; Tata cara penagihan; Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Penyidikan; Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 16 Tahun 1995 \n 9 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut di Kabupaten Halmahera Barat. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelabuhan lokal. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur retribusi jasa pelabuhan laut dalam rangka pembinaan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Jasa Pelabuhan Laut dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan. Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, dan subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan pelabuhan.\n2. Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Pelabuhan Laut digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.\n3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tatanan waktu dan satuan ukuran di setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.\n4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa kepelabuhanan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.\n5. Jenis Pelayanan: Pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa lain-lain.\n6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan. Besarnya tarif retribusi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.\n7. Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan diberikan.\n8. Saat Retribusi Terutang: Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n9. Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.\n10. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n11. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.\n12. Tata Cara Penagihan: Pengeluaran surat teguran dilakukan setelah 7 hari sejak jatuh tempo. Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran.\n13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST HALMAHERA REGENCY
NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING
SEA PORT SERVICE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST HALMAHERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of the implementation of Regional Autonomy, the Regional Government is authorized to organize local ports within the West Halmahera Regency;
that the local port as referred to in letter a, is one of the elements in the implementation of shipping that has a very important and strategic role, therefore, in fostering services to the community, it is necessary to regulate the Sea Port Service Fee;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of West Halmahera Regency concerning the Sea Port Service Fee.

In view of :

Law Number 6 of 2000 concerning Amendments to Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4d2f27b-36c9-45b5-8091-c5af236a86b7","actionData","errors"]