[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4c11343-9037-45e3-9646-546726d0dd2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n \r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun\r\n2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah\r\nmenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh\r\nPersetujuan Bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang\r\ndiajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam\r\nperubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas\r\ndan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara\r\nPemerintah Daerah dengan DPRD;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2021; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan\r\nKotamadya Daerah Tingkat I] Mataram (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355);\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik\r\nIndonesia Nomor 5049);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6573); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 _ tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan\r\nLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5340);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\ntentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,\r\nLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah\r\nKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi\r\nLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada\r\nMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4693);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan\r\nKeuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan\r\nGubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas\r\ndan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai\r\nWakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6322);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang\r\nTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan\r\nPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang\r\nPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang\r\nPedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang\r\nPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta\r\nPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang\r\nTata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi\r\nPengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban\r\nPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang\r\nPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 888);\r\nPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun\r\n2019 Nomor 4 Seri E); \n PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, Terdiri dari 19 Pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021. \n Tidak Ada \n Tidak Ada \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2021.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan APBD ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Ketentuan Substansial:

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar Rp. 15.351.003.483,00 sehingga menjadi Rp.1.436.428.742.820,00, bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja daerah direncanakan bertambah sebesar Rp. 29.175.822.138,00 sehingga menjadi Rp. 1.470.253.561.475,00, yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pembiayaan daerah direncanakan bertambah sebesar Rp.13.824.818.655,00 sehingga menjadi Rp. 33.824.818.655,00, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan tata cara perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF MATARAM
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 7 OF 2021
on
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Finance Management, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives to obtain Joint Approval;
Considering / Whereas the proposed Draft Regional Regulation on Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the embodiment of the Amendment to the Regional Government Work Plan for 2021 which is elaborated into

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4c11343-9037-45e3-9646-546726d0dd2e","actionData","errors"]