[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4af2ba3-36b7-4caf-a215-092823e2cbfa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-02-16","effective_date","2022-02-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 3, BN.2022/No.190, peraturan.go.id : 5 hlm.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-481/A/J.A/9/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk optimalisasi penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini.
Pedoman tersebut memuat substansi mengenai pengamanan uang, surat berharga, informasi, verifikasi, pelaporan kerugian negara, penyelesaian kerugian negara, penentuan nilai kerugian negara, penagihan dan penyetoran, penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, kedaluwarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, dan pengawasan.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait proses tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

","transitional_provisions","Tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang sedang dalam penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Kejaksaan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-481/A/J.A/9/2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.190, 2022

KEJAKSAAN. Tuntutan. Ganti Kerugian Negara.
Pegawai Negeri. Bukan Bendahara. Pejabat Lain.
Tata Cara.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan
tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri
bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4af2ba3-36b7-4caf-a215-092823e2cbfa","actionData","errors"]