[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4a9e766-8697-4e34-a868-486d04dce433","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2024","number","27","year","2024","published_date","2024-09-27","effective_date","2024-10-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN – PERSYARATAN, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 27, BN 2024 (681) : 23 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n Guna melaksanakan ketentuan Pasal 304D ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun\r\n2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian \n Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017; PERPRES No. 23 Tahun 2022 \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, tugas tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, jenis dan klasifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, standar\r\nkompetensi dan kualifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, persyaratan dan prosedur sertifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, buku sertifikat dan tanda\r\npengenal tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, kenaikan tingkat perpanjangan dan penggantian buku sertifikat tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian serta sanksi\r\nadministratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. \n Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang belum memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian tetap dapat melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian dan wajib memiliki Sertifikat Keahlian tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, memastikan mereka memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan efisiensi dalam pembangunan dan rehabilitasi prasarana perkeretaapian.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa tenaga pelaksana harus memiliki sertifikat kecakapan atau keahlian yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Jenis pekerjaan yang diatur meliputi jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi, dengan klasifikasi dan jenjang kualifikasi yang berbeda. Setiap tenaga pelaksana harus menunjukkan buku sertifikat dan tanda pengenal saat bertugas, yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan ini juga mengatur persyaratan pendidikan dan pelatihan yang harus dipenuhi oleh tenaga pelaksana, serta prosedur sertifikasi dan uji kompetensi yang harus dilalui.

","transitional_provisions","1. Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang belum memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian tetap dapat melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian dan wajib memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pemegang buku sertifikat dan tanda pengenal yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan buku sertifikat dan tanda pengenal. 2. Buku sertifikat dan tanda pengenal dapat dibekukan tanpa peringatan jika tidak memenuhi standar kesehatan atau terpengaruh alkohol/narkotika. 3. Buku sertifikat dan tanda pengenal dapat dicabut tanpa peringatan jika digunakan oleh orang lain, diperoleh secara tidak sah, atau jika tenaga pelaksana diberhentikan dengan tidak hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CHAPTER II
DUTIES OF RAILWAY INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IMPLEMENTATION PERSONNEL

Article 2

Railway Infrastructure Development Implementation Personnel are tasked with carrying out the construction and rehabilitation of railway infrastructure.
In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Railway Infrastructure Development Implementation Personnel must meet the Competency standards based on their field and the Qualifications required in accordance with the provisions of laws and regulations.
Railway Infrastructure Development Implementation Personnel who carry out the construction and rehabilitation of railway infrastructure as referred to in paragraph (1) must have a Certificate of Competence or a Certificate of Expertise in the form of a certificate book issued by the Minister through the Director General.
In carrying out their duties, the Railway Infrastructure Development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4a9e766-8697-4e34-a868-486d04dce433","actionData","errors"]