[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4a26d53-472a-4699-8bf8-f212e7e80aed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Limapuluh Kota Tahun 2016-2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota","place_of_enactment","Sarilamak","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Limapuluh Kota Tahun 2016-2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Limapuluh Kota Tahun 2016-2032
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat: \r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, \n UU No. 12 Tahun 1956\r\nUU No. 25 Tahun 2004\r\nUU No. 10 Tahun 2009\r\nPP No. 50 Tahun 2011\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPerda Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2014\r\nPerda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011\r\nPerda Kab. Limapuluh Kota No. 7 Tahun 2012 \n Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, meliputi \r\na. DUPK, \r\nb. Pemasaran Pariwisata, \r\nc. Industri Pariwisata, dan\r\nd. Kelembagaan Kepariwisataan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016. \n 81 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2016-2032.

Latar Belakang dan Tujuan:

RIPK ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif dan efisien, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata, peningkatan investasi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembangunan kepariwisataan meliputi Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK), pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. RIPK ini berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Provinsi Sumatera Barat (RIPKP). Visi pembangunan kepariwisataan adalah mewujudkan destinasi wisata yang memiliki daya tarik sebagai tujuan pariwisata utama Sumatera Barat, dengan pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang beridentitas adat dan agama untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan kepariwisataan meliputi pengembangan destinasi pariwisata berdaya saing, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri pariwisata berbasis potensi lokal, peningkatan profesionalisme pengelolaan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuan pembangunan kepariwisataan mencakup peningkatan kualitas aksesibilitas, fasilitas umum dan wisata, peningkatan daya tarik destinasi wisata yang ramah lingkungan, peningkatan sinergi kepariwisataan dengan sektor ekonomi lain, peningkatan peluang investasi, peningkatan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pasar wisata, peningkatan kerjasama antar daerah, penguatan citra wisata, mewujudkan mitra usaha pariwisata yang kuat, mewujudkan organisasi dinas kepariwisataan yang kuat, penyediaan SDM pariwisata yang berkualitas, pengembangan SOP kepariwisataan yang efisien, serta pengembangan industri kreatif dan kerajinan.

Arah pembangunan kepariwisataan meliputi prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, orientasi pada peningkatan pertumbuhan, kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, tata kelola yang baik, keterpaduan lintas sektor dan pelaku, kemitraan publik dan privat, serta destinasi pariwisata berbasis agama dan budaya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LIMA PULUH KOTA
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LIMA PULUH KOTA REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
ABOUT
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
LIMA PULUH KOTA REGENCY
YEAR 2016 – 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LIMA PULUH KOTA

Considering:

that in order to accelerate the tourism development of Lima Puluh Kota Regency in encouraging the improvement of the regional economy, through improving the quality of tourism destination, developing effective, efficient and responsible marketing, developing institutional and governance of destinantion, developing the tourism industry and increasing tourism investment and community empowerment;
that to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism where the Master Plan for Tourism Development is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4a26d53-472a-4699-8bf8-f212e7e80aed","actionData","errors"]