[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4952522-f672-4a47-9ecc-a61440fd7410","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-07-02","effective_date","2003-07-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Tata Cara Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2003/16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang dan kebutuhan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2000.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Persyaratan calon perangkat desa, yang mencakup aspek ketakwaan, kesetiaan pada negara, perilaku baik, tidak terlibat dalam kegiatan yang menghianati Pancasila, tidak pernah dihukum penjara, tidak dicabut hak pilihnya, berdomisili di desa tersebut, usia minimal dan maksimal, sehat jasmani dan rohani, serta berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
Jenis-jenis perangkat desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun/Punduh, dan Pelaksana Teknis Lapangan.
Proses pemilihan dan pengangkatan perangkat desa, yang dapat dilakukan melalui pemilihan atau pengangkatan langsung sesuai kondisi sosial budaya setempat, dengan persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Jika terdapat lebih dari satu calon, dilakukan seleksi ujian penyaringan.
Masa jabatan perangkat desa adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk kedua kalinya.
Larangan bagi perangkat desa, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan negara, melalaikan tugas yang merugikan kepentingan negara, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, norma, dan adat istiadat.
Tindakan penyidikan terhadap perangkat desa memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Desa, kecuali dalam kasus tertangkap tangan atau dituduh melakukan tindak pidana berat.
Pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, yang dapat terjadi karena melanggar ketentuan, tersangkut tindak pidana, meninggal dunia, pengajuan permohonan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat, atau berakhir masa jabatan.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF GARUT REGENCY
NUMBER 16 2003 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2003

CONCERNING

PROCEDURES FOR ELECTION AND OR APPOINTMENT OF
VILLAGE APPARATUS

WITH THE GRACE AND BLESSINGS OF GOD
SUBHANAHU WATA'ALLA

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering:

that the dynamics of village government administration that continue to develop demand changes in social institutions that can encourage increased initiative, creativity and active participation of village communities and in connection with the enactment of Government Regulation Number 76 of 2001 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, the Regional Regulation of Garut Regency Number 14 of 2000 concerning Procedures for Election and or Appointment of Village Apparatus needs to be reviewed;
that for the purposes of letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4952522-f672-4a47-9ecc-a61440fd7410","actionData","errors"]