[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f49234c0-30b6-4fad-85e4-36d98d6f45bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN - PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, perlu\r\ndilakukan penanganan kebersihan secara komprehensif dan terpadu; \r\nBahwa atas pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu dipungut retribusi; \r\nBahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Perda \n - Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun\r\n2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; dan Perda No. 18 Tahun 2010 \n - Perda ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi;\r\ncara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan\r\nstruktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; saat\r\nretribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan;\r\ntata cara pembayaran; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran;\r\npengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan;\r\ninsentif pemungut; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; dan ketentuan\r\npidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih melalui penanganan kebersihan yang komprehensif dan terpadu, serta untuk memungut retribusi atas pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber atau TPS ke TPA, penyediaan TPA, serta pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di TPA. Objek retribusi dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. Dalam hal volume sulit diukur, dapat ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, skala usaha, atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran, dan perdagangan.

\n\n

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya yang diperhitungkan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, termasuk biaya lokasi TPA.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SUNGAI PENUH CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
FEE FOR WASTE/SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering:

that in order to create a healthy and clean environment, it is necessary to carry out comprehensive and integrated cleanliness management;
that for the cleanliness services provided by the Regional Government, it is necessary to collect fees;
that based on Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, regional retribution is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution for Waste/Sanitation Services;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f49234c0-30b6-4fad-85e4-36d98d6f45bd","actionData","errors"]