[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f48f8f6b-ad46-4b9c-ad23-15a8924830c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-09","effective_date","2007-04-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah yang sangat te batas serta pertambahan penduduk yang pesat, senantiasa masih menghadapi masalah tanah untuk pemakaman, dan tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing, sehingga Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 perlu diganti dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 5 Th. 1960; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 16 Th. 2001 stdd UU No. 28 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 8 Th. 1987; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 47 Th. 1997; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; Perpres No. 36 Th. 2005; Kepmendagri No. 26 Th. 1989; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda No. 9 Th. 1967; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 8 Th. 2001; Perda No. 9 Th. 2004; Perda No. 17 Th. 2004 \n PERDA ini mengatur mengenai pemakaman yang terdiri dari: taman pemakaman; krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah; usaha pelayanan pemakaman; perencanaan dan pengadaan; penyelenggaraan pemakaman; penggunaan tanah makam; pemanfaatan prasarana dan sarana pemakaman; data dan informasi pemakaman; retribusi; larangan dan tata tertib; kerja sama; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; penyidikan; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2007. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 43) \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pengaturan taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman yang bukan milik Pemerintah Daerah; peraturan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat; peraturan mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah; peraturan mengenai usaha pelayanan pemakaman; peraturan mengenai prosedur, tarif, tata cara, dan persyaratan perizinan pelayanan pemakaman; peraturan mengenai rencana induk pemakaman; peraturan mengenai standardisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana dan sarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman; peraturan mengenai prosedur pemakaman jenazah, izin penggunaan tanah makam, dan izin pengangkutan jenazah; peraturan mengenai prosedur pengangkutan dan pengawalan jenazah; peraturan mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka; peraturan mengenai tata cara upacara pemakaman; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman; peraturan mengenai besaran retribusi atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah; serta peraturan mengenai tata tertib di taman pemakaman. \n 23 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 43).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemakaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakangnya adalah masalah keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta dan perlunya peningkatan pelayanan pemakaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelayanan pemakaman yang lebih baik bagi warga masyarakat dengan memperhatikan keyakinan agama masing-masing.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Pengaturan taman pemakaman, termasuk taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman bukan milik Pemerintah Daerah (misalnya, tanah wakaf).
Peruntukan taman pemakaman bagi warga Jakarta yang meninggal di dalam atau di luar wilayah Jakarta, serta warga masyarakat lain yang meninggal di Jakarta.
Penyediaan blok khusus di taman pemakaman untuk pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, pejabat negara, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat.
Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah, yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh yayasan.
Pengaturan usaha pelayanan pemakaman, yang meliputi pelayanan jasa pengurusan jenazah, angkutan jenazah, pembuatan peti jenazah, perawatan jenazah, pelayanan rumah duka, pengabuan atau kremasi, tempat penyimpanan abu jenazah, dan kegiatan lain di bidang pelayanan pemakaman. Usaha ini dapat dilakukan oleh SKPD terkait dan masyarakat (dalam bentuk yayasan yang memiliki izin operasional).
Penyusunan rencana induk pemakaman oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
Ketentuan mengenai pemakaman jenazah, termasuk persyaratan perizinan dan prosedur pemakaman.
Ketentuan mengenai penundaan waktu pemakaman, pengangkutan dan pengawalan jenazah, pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka, waktu pemakaman, dan upacara pemakaman.
Ketentuan mengenai izin penggunaan tanah makam, petak tanah makam, dan pemanfaatan prasarana dan sarana pemakaman.
Pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi pemakaman oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
Pengenaan retribusi atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, dan penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah.
Larangan dan tata tertib di taman pemakaman.
Kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau yayasan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.

","transitional_provisions","1. Izin menggunakan petak tanah makam dan izin operasional usaha pelayanan pemakaman yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai berakhirnya izin.","sanctions","1. Yayasan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatalan perizinan, atau pencabutan perizinan.\n2. Setiap orang dan/atau yayasan yang melanggar ketentuan tertentu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang dan/atau yayasan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan tertentu diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 43)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 3 OF 2007
CONCERNING
FUNERALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia with a very limited area and rapid population growth, is constantly still facing land problems for funerals;
that cemeteries are a necessity for every citizen while still paying attention to their respective religious beliefs;
that Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 2 of 1992 concerning Public Cemeteries in the Special Capital Region of Jakarta, is no longer in accordance with the conditions and development of the city of Jakarta and the implementation of regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f48f8f6b-ad46-4b9c-ad23-15a8924830c4","actionData","errors"]