[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f48cb5d4-db5d-4001-8ac8-dde43ef6c1bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Retribusi Penyeberangan Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Retribusi Penyeberangan Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, JDIH Pesawaran
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Retribusi Penyeberangan Air
ABSTRAK:	\n \n 1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan daerah, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyebrangan Air;\r\n\r\n2. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai kewenangan Kabupaten Pesawaran dapat memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyebrangan Air Guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah;\r\n\r\n3. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam kegiatan pelayaran di Kabupaten Pesawaran, maka diperlukan pengaturan Pengelolaan Kepelabuhan;\r\n\r\n4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air. \n 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;\r\n12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;\r\n13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan ' Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan;\r\n14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan;\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. \n Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tarif besaran retribusi dijelaskan dalam Pasal 7 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengembangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari retribusi pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan air.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam kegiatan pelayaran di Kabupaten Pesawaran, serta meningkatkan PAD. Retribusi pelayanan kepelabuhanan dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi penyeberangan air dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur struktur dan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan air, termasuk pelayanan pas masuk pelabuhan, tarif sandar atau labuh, bongkar muat barang, sewa lahan, penumpukan barang, serta pelayanan kamar mandi/kamar kecil. Selain itu, diatur pula mengenai penentuan pembayaran, penagihan, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

\n\n

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi daerah dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

","transitional_provisions","1. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama 1 (satu) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESAWARAN
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
ABOUT
LOCAL SERVICE FEE FOR PORT SERVICES AND LOCAL SERVICE FEE
WATER CROSSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the implementation of government and regional development, it is necessary to intensify and extensify the potential of Regional Original Income Sources, especially those sourced from the local service fee for Port Services and the local service fee for Water Crossing;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, according to the authority of Pesawaran Regency, it can collect the local service fee for Port Services and the local service fee for Water Crossing in order to increase Regional Original Income;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f48cb5d4-db5d-4001-8ac8-dde43ef6c1bd","actionData","errors"]