[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f475ff77-50ee-4e4b-9c0a-b142bfb69e21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2008/No.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah; bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional, dengan menerbitkan Peraturan Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Wewenang, Tugas Dan Fungsi, Perencanaan Dan Pengadaan, Penyimpanan Dan Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Barang, Sengketa Barang Milik Daerah, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2008. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah pentingnya pengelolaan BMD yang tertib dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mengamankan BMD, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, memberikan kepastian hukum, menunjang kelancaran pemerintahan, mewujudkan akuntabilitas, serta pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Bupati memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan BMD, dibantu oleh Sekretaris Daerah (Pengelola Barang), Kepala SKPKD (Pembantu Pengelola Barang), Kepala Unit Kerja, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik.
Perencanaan dan Pengadaan: Pengelolaan BMD dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Pengadaan BMD harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Penyimpanan dan Penyaluran: Hasil pengadaan BMD yang bergerak diterima oleh Penyimpan Barang, sementara BMD tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD. Penyaluran BMD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang.
Penggunaan dan Pemanfaatan: Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Bupati. BMD dapat digunakan untuk tugas pokok dan fungsi SKPD atau dioperasikan oleh pihak lain untuk pelayanan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG).
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD, baik secara administratif, fisik, maupun hukum. Pemeliharaan BMD menjadi tanggung jawab Pengelola dan Pengguna Barang, dengan biaya dibebankan pada APBD.
Penilaian dan Penghapusan: Penilaian BMD dilakukan untuk penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Penghapusan BMD dilakukan jika BMD sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan.
Pemindahtanganan: Pemindahtanganan BMD dapat dilakukan melalui penjualan, ruislag, atau hibah, dengan persetujuan DPRD atau Bupati sesuai dengan nilai BMD.
Penatausahaan: Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP). Pengelola menghimpun pencatatan BMD dalam Daftar Barang Milik Daerah.
Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan: Pembinaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilakukan oleh Bupati dan Kepala SKPKD. Pengawasan dilakukan oleh Bupati dan aparat pengawas fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/ atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti rugi.\n2. Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT

PURWOREJO REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2008
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Assets as an important element in the administration of government and regional development, need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized optimally in order to support the implementation of Regional autonomy;
that in the context of managing regional assets, it is necessary to strengthen management administration professionally, by issuing Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f475ff77-50ee-4e4b-9c0a-b142bfb69e21","actionData","errors"]