[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f471e8a1-8660-4cde-8b2d-daf0f80f7ce7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-03-17","effective_date","2009-06-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Usaha
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas\r\nusaha di bidang Perdagangan, perlu diberikan kemudahan,\r\nkeseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan\r\nkelancaran pelayanan publik; \r\nbahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna\r\nmendorong peningkatan \r\ninvestasi, perlu didukung dengan \r\npenyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada\r\ndunia usaha; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin\r\nUsaha Perdagangan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nSurat Izin Usaha Perdagangan\r\nyang meliputi\r\nSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Jangka Waktu Berlakunya Siup, Persyaratan Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan Dan SIUP Yang Hilang Atau Rusak, Pembinaan Dan Pengawasan, Kewajiban Dan Larangan, Sanksi, Retribusi, Prinsip Penetapan Retribusi, Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan Pembetulan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 60).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kemudahan, keseragaman, dan ketertiban dalam penerbitan SIUP sebagai legalitas usaha perdagangan, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan untuk memiliki SIUP, yang terdiri dari SIUP Kecil, Menengah, dan Besar, berdasarkan modal dan kekayaan bersih perusahaan.
Pengecualian kewajiban memiliki SIUP untuk kantor cabang/perwakilan perusahaan, perusahaan kecil perorangan yang tidak berbadan hukum, dan pedagang keliling/asongan/kaki lima, kecuali jika mereka menghendaki.
Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP baru, perubahan, pembukaan kantor cabang/perwakilan, serta penggantian SIUP yang hilang atau rusak.
Kewajiban pemilik SIUP untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan usaha, mencegah kerusakan lingkungan, mematuhi peraturan perundang-undangan, memberikan data dan informasi usaha, serta melaporkan penutupan usaha atau tidak aktifnya usaha.
Larangan bagi pemilik SIUP untuk merubah kelembagaan/kegiatan usaha, memperluas/memindahkan tempat usaha tanpa izin, mengalihkan kepemilikan tanpa izin, melakukan money game, penjualan langsung (MLM), perdagangan jasa survey, dan perdagangan berjangka komoditi.
Pengaturan mengenai retribusi SIUP, termasuk obyek, subyek, golongan, prinsip penetapan, besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat terutang, tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, sanksi administrasi, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan/pembebasan, pembetulan, dan kadaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.\n2. Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran ulang SIUP, pelaporan pembukaan kantor cabang/perwakilan, dan pelaporan tidak aktifnya usaha dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Pengabaian peringatan tertulis atau pelanggaran terhadap larangan merubah kelembagaan/kegiatan usaha, memperluas/memindahkan tempat usaha tanpa izin, dan mengalihkan kepemilikan tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 bulan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan modal dan kekayaan bersih perusahaan dan pelanggaran terhadap pemberhentian sementara SIUP dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan memiliki SIUP dan larangan melakukan money game, penjualan langsung (MLM), perdagangan jasa survey, dan perdagangan berjangka komoditi dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
ON
TRADE BUSINESS LICENSE

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the issuance of a Trade Business License as a business legality in the field of Trade, needs to be given convenience, uniformity and order so that it can improve the smooth running of public services;
that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment, it needs to be supported by the implementation of excellent SIUP issuance services to the business world;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Trade Business Licenses.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Environment of the Province of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f471e8a1-8660-4cde-8b2d-daf0f80f7ce7","actionData","errors"]