[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4691508-c31d-4591-b379-1c9201a8ff6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa & Pimpinan & Anggota Badan Permusyarawatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa & Pimpinan & Anggota Badan Permusyarawatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan permusyarawatan desa - hak keuangan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa & Pimpinan & Anggota Badan Permusyarawatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi Desa, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorantalo Utara No. 11 tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa; Pengelolaan Hak Keuangan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan permusyarawatan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017. \n Peraturan daerah ini terdiri atas 27 halaman dengan Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Pasal 27 ayat (2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemberian penghasilan yang memadai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan Substansial:

Penghasilan:\n
- Kepala Desa dan Perangkat Desa: terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah.
- Pimpinan dan Anggota BPD: terdiri dari tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
\n
Penghasilan Tetap:\n
- Kepala Desa: 50% dari gaji pokok Bupati.
- Sekretaris Desa: 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- Kepala Seksi dan Kepala Urusan: 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- Kepala Dusun: 55% dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- Staf: 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa.
\n
Tunjangan:\n
- Kepala Desa: tunjangan jabatan, kinerja, operasional, kesejahteraan, dan jasa pengabdian.
- Perangkat Desa: tunjangan jabatan, kinerja, dan kesejahteraan.
- Pimpinan dan Anggota BPD: tunjangan kedudukan, kinerja, kesejahteraan, dan jasa pengabdian.
\n
Tunjangan Kinerja: Diberikan berdasarkan capaian Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan penilaian kinerja.
Tunjangan Kesejahteraan: Mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian (serta jaminan pensiun untuk Perangkat Desa).
Biaya Operasional: Pemerintah Desa dan BPD memperoleh biaya operasional dari APBDesa untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi.

\n","transitional_provisions","1. Pemberlakuan kenaikan penghasilan tetap berkala sesuai masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daeran Nomor 1 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222), tetap diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL RIGHTS OF VILLAGE HEADS, VILLAGE APPARATUS, AND
LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE VILLAGE DELIBERATION BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of Village Government administration in the context of implementing and strengthening Village autonomy, it is necessary to provide income to Village Heads, Village Apparatus, and leaders and members of the Village Deliberation Body;
that in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4691508-c31d-4591-b379-1c9201a8ff6d","actionData","errors"]