[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f466238f-1718-4c08-82dd-c64cda78a366","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak setiap warga daerah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dan layak dalam suatu hubungan kerja;bahwa dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah sebagai upaya demi mewujudkan tenaga kerja daerah yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, serta berkeadilan;bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; \n PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH;PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH;PERLINDUNGAN TKD;MONITORING DAN EVALUASI;PARTISIPASI MASYARAKAT;INSENTIF;PENDANAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Daerah (TKD) secara optimal, meningkatkan kompetensi dan produktivitas TKD, serta menyiapkan TKD yang siap pakai. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKD sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, memberikan perlindungan kepada TKD dalam mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial, serta meningkatkan peran serta Pemberi Kerja di daerah untuk memberikan kesempatan kerja kepada TKD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan TKD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, pembentukan sistem informasi dan inventarisasi TKD, serta penyediaan informasi pasar kerja. Pemberdayaan TKD meliputi pendidikan dan pelatihan, pemagangan, penempatan, bantuan, dan pemberdayaan TKD penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemberi Kerja, LPK, dan sekolah kejuruan dalam melaksanakan pemberdayaan TKD.

Perlindungan TKD meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan PHK sementara, perlindungan TKD penyandang disabilitas, alih teknologi dan keahlian tenaga kerja asing, serta penempatan TKD migran. Pemberi Kerja wajib melaksanakan pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD, memberikan kesempatan yang sama kepada TKD penyandang disabilitas, dan melaksanakan alih teknologi dan keahlian jika mempekerjakan tenaga kerja asing.

Peraturan ini juga mengatur monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan TKD, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD, serta pemberian insentif kepada Pemberi Kerja yang melaksanakan program pemagangan dan mempekerjakan TKD penyandang disabilitas. Pendanaan pemberdayaan TKD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Penerima bantuan TKD yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TABALONG
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABALONG,

Considering:

that the Regional Government guarantees the right of every regional resident to obtain decent work and livelihood as well as fair and proper treatment in an employment relationship;
that in order to optimize the implementation of labor to achieve community and regional welfare as an effort to realize a competent, productive, qualified and highly competitive regional workforce, protection of employment social security, and fairness;
that based on the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Ketenagakerjaan, as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and the provisions of Article 12 paragraph (2) letter a of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f466238f-1718-4c08-82dd-c64cda78a366","actionData","errors"]