[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4596059-1a4a-4937-98f8-b0efb04a2379","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-05-31","effective_date","2016-11-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","PELIMPAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 07/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELIMPAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan daerah serta meningkatnya pertambahan penduduk di Kabupaten Nganjuk, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman mengalami peningkatan dan pengembangan; bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perukiman di Daerah, ketentuan pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun dari pengembang kepada pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk\r\nTahun 2011 Nomor 05); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 27); \n Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip, Perumahan dan Permukiman, Prasarana, sarana dan Utilitas, Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Persyaratan Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Pelimpahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pengelolaan prasarana, Sarana, dan Utilitas, Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016. \n Pengembang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah melakukan pembangunan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n 14 halaman dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan permukiman. Kebijakan ini mewajibkan pengembang untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. Proses pelimpahan meliputi persiapan, pelaksanaan penyerahan, dan pasca-penyerahan, dengan melibatkan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

Pemerintah Daerah berwenang meminta pengembang untuk menyerahkan PSU, dan pengembang wajib melaksanakannya. Jenis dan luasan PSU yang diserahkan harus sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. PSU yang diserahkan harus memenuhi kriteria teknis dan administrasi yang ditetapkan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan PSU, dengan tanggung jawab pemeliharaan dan pendanaan berada pada pengelola. Masyarakat juga berperan serta dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian PSU.

Peraturan ini juga mengatur bahwa jika PSU ditelantarkan oleh pengembang, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat perbaikan. Jika pengembang tidak ada atau pailit, PSU tersebut menjadi aset Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PSU yang telah diserahkan, dan tidak dapat merubah peruntukannya.

","transitional_provisions","1. Pengembang yang telah melakukan pembangunan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 20 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap izin, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGANJUK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
THE TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES
FROM THE DEVELOPER TO THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NGANJUK,

Considering:

that with the rapid development and growth of the region and the increasing population growth in Nganjuk Regency, the public demand for the availability of neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities of housing and settlement is increasing and developing;
that in order to meet the demands of the community as referred to in letter a and in the context of the sustainability of the management of neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities of housing and settlement, it is necessary to transfer infrastructure, facilities and utilities from the developer to the Regional Government;
that as a follow-up to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4596059-1a4a-4937-98f8-b0efb04a2379","actionData","errors"]