[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f450eb2a-5d5a-4a9c-8003-5ee6d9058279","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nKepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (6)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah telah melakukan\r\npenyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sesuai\r\ndengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor\r\n910/255/2015 tentang Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun\r\nAnggaran 2016 dan telah disetujui oleh Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan\r\nPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Magelang Nomor\r\n170/08/KEP/PIMP.DPRD/2015 tentang Persetujuan\r\nTerhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas\r\nRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang\r\nTahun Anggaran 2016;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2015 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun\r\nAnggaran 2016 sebagai berikut:\r\na. pendapatan Rp. 2.168.440.109.680,00\r\nb. belanja Rp. 2.340.396.942.410,00\r\nc. Pembiayaan (Netto) Rp.171.956.832.730,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 11)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016. APBD terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 2.168.440.109.680,00, belanja sebesar Rp. 2.340.396.942.410,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 171.956.832.730,00. Defisit ini ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 171.956.832.730,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 205.301.832.730,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 33.345.000.000,00.\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana desa.\n\nBelanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.\n\nDalam keadaan darurat atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF MAGELANG REGENCY
YEAR 2015 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
ON
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE OF THE REGION
MAGELANG REGENCY FISCAL YEAR 2016

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provision of Article 311 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure of the Region to the Regional House of Representatives to obtain joint approval;
that based on the provision of Article 315 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f450eb2a-5d5a-4a9c-8003-5ee6d9058279","actionData","errors"]