[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f44f5a40-a91a-4b37-bd3c-4d9fb3e5a1df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN KEDUA - PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah guna mengikuti perkembangan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 52 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nornor 7 Tahun 2016 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nornor 7 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yakni ketentuan Pasal 8 angka 3, angka 7, angka 17, dan ketentuan Pasal 9 angka 2. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini memerlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif, dan efisien, serta mengikuti perkembangan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pasal 8 diubah terkait Dinas-Dinas yang termasuk dalam Perangkat Daerah, termasuk perubahan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Perumahan Rakyat (Dinas BSJP) dan penambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas CKTR).
Pasal 9 diubah terkait Badan-Badan yang termasuk dalam Perangkat Daerah, termasuk perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING THE FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
OF WEST PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f44f5a40-a91a-4b37-bd3c-4d9fb3e5a1df","actionData","errors"]