[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f43fdd1e-6bf9-47c4-9a6f-7cdc1c79cae0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PembentukaN - produk - hukum - desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2022
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Desa sebagai salah satu kesatuan masyarakat yang diakui dan dihormati keberadaannya dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya; bahwa Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 237 desa belum ada keseragaman dalam pembentukan produk hukum dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya; bahwa diperlukan pengaturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai acuan setiap desa membentuk produk hukum. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA, PENOMORAN, PENYEBARLUASAN, PEMBIAYAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakangnya adalah untuk menyeragamkan pembentukan produk hukum desa karena belum ada keseragaman di 237 desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan bagi setiap desa dalam membentuk produk hukum.

Ketentuan substansial meliputi:

Asas Pembentukan Produk Hukum Desa: Produk Hukum Desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pembentukan Peraturan Desa: Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa. Penyusunan dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat.
Peraturan Bersama Kepala Desa: Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
Peraturan Kepala Desa: Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Keputusan Kepala Desa: Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.
Penomoran: Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
Penyebarluasan: Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
Teknik Penulisan Produk Hukum Desa: Penulisan Produk Hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan besar huruf 12.
Pembiayaan: Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif diberikan kepada Kepala Desa dan anggota BPD berupa teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.\n3. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administratif berat berupa pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERDANG BEDAGAI
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village as a community unit that is recognized and respected for its existence and has the right to regulate and manage the interests of its community;
that Serdang Bedagai Regency, which consists of 237 villages, does not yet have uniformity in the formation of legal products in carrying out the authority to regulate and manage its community;
that it is necessary to regulate the Formation of Village Legal Products in Serdang Bedagai Regency as a reference for each village to form legal products;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f43fdd1e-6bf9-47c4-9a6f-7cdc1c79cae0","actionData","errors"]