Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini mencakup dua komponen utama: proses penyampaian pelayanan dan pengelolaan internal. Proses penyampaian meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk, dan penanganan pengaduan. Sementara itu, pengelolaan internal mencakup dasar hukum, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan, dan evaluasi kinerja. Standar pelayanan harus dipublikasikan dan disusun dengan melibatkan masyarakat serta pihak terkait. Pelaksanaan standar ini harus diintegrasikan dalam perencanaan program dan anggaran masing-masing unit pelayanan.